Mencari Lawan Seimbang Presiden SBY
Saturday, 02 May 2009
SBY dan Partai Demokrat hampir dipastikan sebagai pemenang pemilu.Namun, apabila dicermati dengan perolehan suara hanya sekitar 20%, posisi SBY sama sekali belum aman.
Memang, berbagai polling mengatakan bahwa SBY memiliki potensi di atas 50% untuk maju sebagai capres. Namun, dengan hanya memiliki sekitar 20% loyalis,berarti SBY masih harus berebut 80% pemilih lainnya dengan partai-partai politik lainnya.
Masalahnya adalah kelompok non-SBY belum bisa menemukan figur. Sebagaimana diketahui, masyarakat memilih berdasar dua hal, yaitu partai dan figur.Apabila terdapat figur yang lebih menjanjikan dalam kelompok non-SBY,maka keberadaannya pantas diwaspadai. Akan tetapi, kalau figur yang menandingi SBY adalah tokoh tua yang diambil dari stok yang ada yang dalam pemilu legislatif menjadi runner up, rakyat tentu saja akan memilih SBY. Bagaimanapun, saat ini dari stok pemimpin yang ada, SBY adalah yang paling diinginkan. ***
Pemilih Indonesia sebenarnya bersifat dinamik,suka mencoba hal baru. Masyarakat yang umumnya miskin dan terimpit berbagai masalah ini jumlahnya masih mayoritas.Mereka sering memiliki harapan berlebihan. Ketika judi dan lotre diizinkan, populasinya ternyata mengejutkan, hampir setiap sepuluh meter terdapat meja lotre.
Masyarakat seperti itu tipikal masyarakat yang memiliki pelarian pada harapan yang berlebihan. Peraturan dalam judi adalah mengeksploitasi probabilitas,dan probabilitas menang untuk peserta lebih kecil dari probabilitas penyelenggara. Dengan demikian, bagi rakyat, judi adalah tidak rasional.Masyarakat mencoba menggantungkan harapan walau dengan probabilitas yang kecil.
Harapan yang eksesif menyebabkan mengapa ketika judi diizinkan, pesertanya begitu besar. Harapan berlebih ini dilambangkan oleh tokoh yang belum muncul atau yang dimitoskan dengan satrio piningit. Rakyat akan memilih harapan karena apa yang riil dan rasional tidak menyenangkan, realitas adalah kemiskinan dan kemarginalan. Pemilih kelompok ini jumlahnya masih sangat besar.Kekuatan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai daya tarik SBY merupakan indikasi rakyat yang miskin. Siapa tokoh harapan itu?
Dalam statistik dikenal adanya tren atau kecenderungan.Sesuatu yang menurun pada masa lampau diprediksi akan menurun di masa depan. Sebaliknya, fenomena yang meningkat di masa lalu akan meningkat di masa depan. Mari kita lihat tren partai dan tokohnya dalam tiga pemilu. Dari sisi tren hanya ada beberapa partai dan tokoh yang meningkat, yaitu Partai Demokrat dan SBY, Gerindra dan Prabowo, dan Hanura dan Wiranto, serta PKS.
Dari partai-partai yang meningkat, Gerindra merupakan partai yang memiliki arah tren paling tegak lebih pesat dari tren Demokrat. Hal ini disebabkan keberangkatan dari titik nol. Hanura meningkat tetapi tidak signifikan dan Wiranto adalah stok yang tidak melambangkan harapan eksesif. PKS meningkat landai saja dan tidak melekat pada figur yang untuk pemilih Indonesia sangat penting. PAN tidak memiliki tren mengesankan dan figur tidak jelas antara Soetrisno Bachir dan Amien Rais. ***
Prabowo dan Gerindralah yang merupakan “kuda hitam” yang perlu dicermati. Pertama,tren atau arah Gerindra adalah yang paling pesat, dikarenakan kecilnya titik awal sehingga menjadi berlipat tak berhingga, sedangkan SBY dan Partai Demokrat meningkat tiga kali lipat.Titik sasaran Gerindra jika ditembakkan bersama dengan Demokrat dan tentu saja diberi daya dorong dari partai non-SBY, maka hasil kulminasinya bisa lebih tinggi.
Kedua,di samping diuntungkan oleh tren statistik,Prabowo adalah harapan eksesif karena bukan berasal dari stok lama.Prabowo diuntungkan sebagai orang baru yang melambangkan harapan berlebih. Pemilu 2009 diwarnai oleh menurunnya partai-partai Orde Baru Golkar, PDIP, dan PPP.
Masyarakat memang sedang berubah mengidentifikasi hal-hal baru. Prabowo, bagaimanapun, tentu saja memiliki beberapa kelemahan. Barat mungkin meragukan komitmennya kepada demokrasi dan HAM.Namun,wawancaranya di sebuah stasiun TV dan keberhasilannya membuat imej yang berhasil memantik sentimen orang miskin, hal tersebut dapat diperbaiki belakangan.
Kelemahan lainnya, mungkin tokohtokoh tua tidak bisa menerima dan mungkin lebih baik dimenangkan SBY daripada memberikan kepadanya dengan jalan mengajukan tokoh-tokoh yang sedang menurun untuk memecah kelompok non- SBY. Apabila analisis tren statistik akan dipakai, tentu ada banyak faktor perlu diperhatikan.
Pertama, siapa pendamping Prabowo yang melambangkan perubahan itu. Misalnya, PDIP benar-benar mengurungkan memasang Megawati dan mengajukan Puan Maharani sebagai pendamping Prabowo, pasangan tersebut diduga merupakan lawan seimbang Presiden SBY.
Selain Prabowo-Puan, alternatif pasangan lain dapat pula diajukan, misalnya Prabowo-Agung Laksono, atau Prabowo-Din Syamsuddin untuk merangkul tokoh muslim dan luar Jawa, serta mewadahi partai-partai kecil. Pada Pemilu 2004, keseimbangan nasionalis- Islam dan Jawa-luar Jawa merupakan hipotesis yang penting. Isu pemarginalan dan mengangkat lapisan bawah seperti petani dan pedagang tradisional, sebagaimana imej yang dibangun Gerindra, tentu saja harus dilanjutkan.
Salah satu iklan pembentuk imej Gerindra mengangkat dikotomi anggaran apakah dialokasikan untuk bisnis kelompok atas yang mem-back up pajak negara dan pemerintahan atau kelompok bawah,misalnya pertanian. ***
Bagaimanapun, SBY sudah membuktikan,misalnya memberikan BLT dan raskin semakin gencar menjelang pemilu.Persaingan keduanya adalah apakah rakyat sudah merasa cukup dengan BLT dan raskin yang sedikit meringankan tetapi sudah nyata, ataukah dengan membubungkan harapan yang lebih menjanjikan tetapi baru berupa wacana. Hal ini sama dengan mengonsumsi sedikit penghasilan yang nyata atau dibelikan kupon yang memungkinkannya lebih kaya.
Apakah harapan yang tinggi lebih mendorong dari pada realitas yang sudah dialami. Set yang disebutkan di atas merupakan set harapan berlebih yang dilambangkan oleh tokoh baru di luar stok dan melambangkan perubahan yang menguntungkan kelompok marginal.Analisis di atas adalah analisis statistik berdasar tren atau arah. Pemilu dan negara tentu saja bukan hanya kalah dan menang yang mengeksploitasi tren dalam statistik.
Mestinya terdapat pertimbangkan kualitatif dan pertimbangkan luhur.Misalnya,apakah cukup bertanggung jawab mencoba pasangan baru dengan memanfaatkan kecenderungan berjudi dan harapan berlebih yang sebenarnya kurang rasional dari masyarakat miskin. Politik tinggi atau tujuan kualitatif- keluhuran akan bisa diamati beberapa waktu ke depan setelah pencalonan pasangan-pasangan mengkristal.(*)
Prof Dr Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/234926/
|
|
Hasil survei : LSI (1), LSI (2), LSN, LRI, CIRUS, Pupkaptis dan SSS
| Pasangan Capres-Cawapres | LSI (Lembaga) | LSI (lingkar) | LSN | LRI | CIRUS | Pupkaptis | SSS |
| MEGA-PRO | 18%↓ | 16,4% | 14,2%↑ | 20,2% | ------ | 22,17%↓ | 24,4% |
| MEGA-PRO | 70% ↔ | 63,1% | 62,5%↓ | 33,2% | ------ | 52,15%↓ | 52,5% |
| JK-Win | 7%↑ | 5,9% | 11,4%↑ | 29,29% | ------ | 17,2%↑ | 20,2% |
Hasil Quick Count 5 lebaga survei : LSI (1, LSN, LSI (2), CIRUS, Pupkaptis dan prediksi Blog Pemilu
| Ranking Partai | LSI (Lembaga) | LSN | LSI (lingkar) | CIRUS | Pupkaptis | Ramalan Blogpemilu | KPU |
| 1 P D | 20,46 | 20,22 | 20,34 | 20,57 | 20,64 | 20,45 | 20,641 |
| 2 Golkar | 13,98 | 14,79 | 14,85 | 14,57 | 14,16 | 14,47 | 14.628 |
| 3 PDIP | 14,41 | 13,98 | 14,07 | 14,25 | 14,48 | 14,24 | 14.094 |
| 4 PKS | 7,84 | 7,37 | 7,82 | 7,47 | 8,7 | 7,84 | 8.158 |
| 5 PAN | 5,74 | 4,97 | 6,07 | 5,78 | 6,26 | 5,76 | 6,26 |
| 6 PPP | 5,23 | 5,33 | 5,29 | 5,29 | 5,67 | 5,36 | 5.24 |
| 7 PKB | 5,18 | 4,62 | 5,2 | 5,62 | 5,11 | 5,15 | 5.15 |
| 8 Gerindra | 4,59 | 6,51 | 4,20 | 4,26 | 4,49 | 4,81 | 4.31 |
| 9 Hanura | 3,72 | 3,43 | 3,49 | 3,51 | 3,54 | 3,54 | 3.63 |
| Hasil Pemilu Legislatif 2009 | Hasil Pemilu Presiden 2009 | Dinamika Pemilu |
Sabtu, 2009 Mei 02
Mencari Lawan Seimbang Presiden SBY
Kalla-Wiranto Deklarasi Capres-Cawapres
Kalla-Wiranto Deklarasi Capres-Cawapres
Saturday, 02 May 2009
ImageDEKLARASI, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bersama Ketua Umum Hanura Wiranto saat deklarasi capres-cawapres, kemarin.
JAKARTA(SI) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum DPP Partai Hanura akhirnya resmi menjadi pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) untuk menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.
Tadi malam keduanya mendeklarasikan diri sebagai caprescawapres di Posko Slipi 2 Golkar, Jalan Ki Mangun Sarkoro,Jakarta. Kalla-Wiranto merupakan pasangan capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri ke publik. Deklarasi dibacakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sumarsono.
“Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, DPP Golkar dan DPP Hanura menyatakan kesepakatan bersama untuk mencalonkan Ketua Umum Golkar Haji M Jusuf Kalla sebagai capres RI dan Ketua Umum Hanura Wiranto sebagai cawapres RI dalam Pemilihan Presiden 2009,”ujar Sumarsono.
Dia menambahkan,kesepakatan Golkar-Hanura akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah bersama untuk memenangkan Pilpres 2009. Selain dihadiri ketua umum masing-masing partai, deklarasi tadi malam juga dipenuhi pengurus DPP serta DPD Golkar dan DPP Hanura.
Kalla didampingi antara lain oleh Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh,Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif, anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Fahmi Idris,Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar dan Iskandar Mandji.
Meski demikian, sejumlah pengurus DPP tidak tampak hadir,seperti Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie,dan Ketua DPP Partai Golkar Muladi. Dari Hanura, terlihat Sekretaris Jenderal DPP Yus Usman Sumanegara serta Ketua Dewan Penasihat Bambang W Soeharto.
Kalla, yang mengenakan batik berwarna cokelat tua,mengumpamakan kesepakatan dirinya dengan Wiranto sebagai ijab kabul.“Ijab kabul malam ini untuk kemajuan dan kebesaran bangsa,”papar Kalla. Wiranto mengungkapkan lima alasannya menerima pinangan Kalla.
Pertama,perolehansuaraHanura sementara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bawah target 10%. Kedua, Wiranto menganggap Kalla sebagai sahabat dan saudara. Ketiga, dari sisi kepartaian, Wiranto merasakan ada chemistry antara Hanura dan Golkar.“Tidak ada kecanggungan untuk bersatu dari masalah kepartaian.Warna seragam hampir sama, cuma kami tua sedikit. Seragam kita yang hampir sama ini menggiring kita pada kebersamaan,”ujar Wiranto.
Keempat, Wiranto menilai langkah-langkah Kalla yang gesit hampir menyamai militer. Salah satunya terlihat saat Kalla mendamaikan konflik di Aceh, Poso, dan Maluku. Kelima, merujuk pada selera publik,dia yakin kombinasi militer dan nonmiliter akan diterima oleh masyarakat. Yus Usman mengungkapkan, tim sukses bersama Kalla-Wiranto dalam waktu dekat akan dibentuk. Rencananya tim sukses tersebut mulai disusun hari ini.
“Mulai besok follow-up hasil dan menyusun tim sukses,”ungkap Yus. Di bagian lain,Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Jusuf Kalla dan Wiranto yang telah resmi menjadi pasangan caprescawapres. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, rencana Kalla maju sebagai capres telah disampaikan secara pribadi kepada Presiden SBY sesaat sebelum memulai rapat kabinet pekan lalu.
Menurut Andi, dengan majunya Kalla sebagai capres, diharapkan kompetisi capres mendatang akan lebih menarik. J Kristiadi, pengamat politik CSIS, menilai, pasangan Kalla-Wiranto bukanlah kartu mati yang tidak laku di pasaran politik atau di tingkat akar rumput. Kalla tetaplah figur utama yang diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara dalam pilpres mendatang.
“Bagaimanapun Kalla adalah bagian dari kesuksesan pemerintah sebelumnya,” katanya saat dihubungi Seputar Indonesia (SI) tadi malam. Demikian pula Wiranto. Kristiadi menilai Wiranto adalah figur pemimpin militer yang relatif tidak punya beban masa lalu yang berat.Bahkan dalam beberapa hal Wiranto punya nilai lebih dibandingkan tokoh militer lain. Nilai lebih inilah yang juga harus dioptimalkan oleh Golkar dan Hanura.
Deklarasi Koalisi Besar
Di bagian lain, kemarin Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto membacakan naskah Deklarasi Koalisi Besar beberapa partai politik di Kantor DPP Hanura,Jakarta. Deklarasi antara lain dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar M Jusuf Kalla, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri,Ketua Umum Hanura Wiranto,Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi, Ketua Umum PKNU Choirul Anam, Sekjen Partai Damai Sejahtera (PDS) Ferry B Regar,Ketua Umum PPNUI Andi Wiliam Irfan, dan Sekjen Partai Buruh Sonny Pudjisasono.
Pernyataan deklarasi berisi empat hal. Pertama, semua anggota koalisi akan memelihara keutuhan NKRI. Kedua, mempertahankan kedaulatan ekonomi bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, membangun institusi partai politik sebagai pilar demokrasi. Terakhir, membangun kerja sama dari DPR hingga ke DPRD. Jusuf Kalla mengatakan, kesepakatan ini adalah langkah pertama koalisi besar.
Langkah selanjutnya membicarakan soal caprescawapres yang akan di usung koalisi besar ini. Pemandangan menarik dari deklarasi koalisi besar adalah ketidakhadiran Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy, yang hadir dalam deklarasi tersebut, tidak ikut menandatangani koalisi besar dengan alasan Rapat Pimpinan Khusus PPP tidak mengamanatkan untuk bergabung dalam koalisi di parlemen.
“Saya datang mewakili Ketua Umum.Hanya menyampaikan alasan ketikhadiran ketua umum PPP juga alasan kenapa PPP tidak bergabung,” kata Chozin. Menurutnya tidak bergabungnya PPP dalam koalisi besar di parlemen, karena memang sesuai mandat Rapimnas, Ketua Umum PPP, diberi mandat bukan untuk koalisi di parlemen tapi di pilpres.Dia mengakui,di PPP ada dua arus besar, satu mendukung Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan lainnya merapat ke Prabowo.
“Dukungan pada Prabowo itu belum resmi. Karena memang ada dua arus besar yang berbeda dukungan,”ujarnya. Partai Demokrat tidak terlalu khawatir dengan deklarasi besar koalisi empat partai. Demokrat optimistis PAN dan PPP bakal bergabung dengan koalisi Demokrat. Indikasi kedua partai menengah itu bakal bergabung dengan Demokrat tampak dari ketua umum kedua partai itu yang tidak ikut menandatangani deklarasi koalisi besar.
Padahal, sebelumnya kedua partai itu disebut-sebut bakal bergabung. Suryadharma Ali sempat bertemu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. “Kami optimistis bisa menambah partner koalisi lagi,yakni PAN dan PPP,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Perubahan sikap PPP itu terjadi setelah Suryadharma Ali bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Kamis (30/4) malam. Suryadharma datang ke Cikeas sekitar pukul 23.00 WIB bersama Ketua Tim Negoisasi Suharso Monoarfa. Adapun SBY didampingi sejumlah anggota Tim 9. Sumber di DPP PPP menyebutkan, dalam pertemuan tersebut SBY mengajak bareng lagi PPP. Kedua pihak bahkan sepakat memperbaiki kualitas koalisi di masa mendatang dengan komposisi power sharing lebih jelas.
“Yaitu,hasilnya PPP keluar dari koalisi besar.Namun, dukungan kemungkinan resmi pada tanggal 5 Mei,” ujar sumber yang sudah puluhan tahun mengabdi di PPP itu. Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy membantah ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut.
Menurut dia, pertemuan itu hanya forum klarifikasi atas kesalahpahaman kedua pihak yang selama ini terjadi. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, kedatangan Suryadharma ke kediaman pribadi SBY untuk bersilaturahmi.
Dalam pertemuan itu kedua partai bersedia untuk terus menjalin komunikasi. Mengenai rencana koalisi Demokrat dan PPP,Andi membeberkan bahwa hingga kini kedua partai masih sepakat untuk membicarakannya lebih lanjut. (maya sofia/helmi firdaus/ rarasati syarief/rahmat sahid/ ahmad baidowi/fahmi faisa)
Sumber :http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/234935/38/
Selasa, 2009 April 28
Inilah Sembilan Tim Sukses SBY
KOMPAS.com/ KRISTIANTO PURNOMO
Selasa, 28 April 2009 | 08:44 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Sukses Partai Demokrat milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pemilu Legislatif 2009 tak lepas dari kerja keras sederet tim sukses. Setidaknya ada sembilan tim sukses berdiri di belakang SBY. Tim ini pula yang akan berjuang agar SBY kembali memenangi pilpres tahun ini.
l. Tim Echo: Mengadopsi fungsi teritorial di militer untuk mendongkrak suara Partai Demokrat di daerah. Tim ini ramping, hanya satu pemimpin di kabupaten/kota. Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto jadi punggawanya.
2. Gerakan Pro-SBY: Dideklarasikan Selasa pekan lalu. Ketua Umum GPS Suratto Siswodihardjo. Mantan Kapolri Sutanto, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Menkes Siti Fadilah Supari, Menhut MS Kaban, mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono, dan mantan Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Wijoyo jadi penasihat.
3. Tim Sekoci: Penyokong Partai Demokrat menggapai perolehan suara mencapai 20 persen. Tim ini mendata tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani, dan nelayan. Diketuai Komisaris Utama PT Indosat Soeprapto dan Irvan Edison.
4. Tim Delta: Mengurusi semua perlengkapan kampanye. Dikomandoi mantan Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen (Purn) Abikusno.
5. Tim Romeo: Menjalin komunikasi dengan rakyat. Segala kebijakan SBY yang dianggap berhasil disosialisasikan kelompok yang dipimpin Mayjen (Purn) Sardan Marbun. Tim juga mengurus PO BOX 9949 dan SMS 9949.
6. Tim Foxtrot: Konsultan politik Partai Demokrat. Lebih dikenal dengan Bravo Media Center dengan pengasuh utama Choel Mallarangeng yang juga Direktur Utama Fox Indonesia.
7. Barisan Indonesia: Barindo adalah organisasi masyarakat diprakarsai Letjen TNI M Yasin. Akbar Tandjung ikut sebagai Ketua Dewan Pembina.
8. Jaringan Nusantara: Dikelola sejumlah aktivis mahasiswa dan mantan aktivis mahasiswa, seperti Andi Arief, Harry Sebayang, dan Aam Sapulete.
9. Yayasan Dzikir SBY Nurussalam: Dibina mantan Sekretaris Pribadi Presiden Kurdi Mustofa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, juga Habib Abdul Rahman M al-Habsyi. (persda network/ade/dom)
Skenario dibalik Pilpres : Sebuah Koalisi Oposisi DPR menghambat kerja eksekutif
Judul di atas dengan sebuah asumsi dasar SBY menang dalam pilpres 2009. satu pertanyaan mendasar buat SBY, beranikah melawan koalisi partai-partai minus Partai Demokrat?
jika .....
entar dulu lagi ngantuk
Senin, 2009 April 20
Gawat! 186.000 Caleg Kemungkinan Kena Gangguan Jiwa
Senin, 20 April 2009 | 19:19 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Diperkirakan ada sekitar 186.000 caleg yang mesti mendapatkan bantuan psikolog karena gangguan jiwa lazim, 4.800 caleg yang memerlukan rawat jalan dan pengobatan karena gangguan jiwa berat, dan 480 caleg yang perlu mendapat perawatan di rumah sakit jiwa.
Perkiraan di atas disampaikan oleh psikiater dari Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Hervita Diatri dalam Forum Temu Media FKUI, Jakarta, Senin (20/4).
“Ini dihitung berdasarkan prevalensi riset kesehatan dasar tahun 2007, pusat penelitian dan pengembangan Depkes yang dikalikan dengan jumlah kegagalan para caleg. Jumlah tersebut didasarkan dari rasio kemungkinan jumlah caleg dengan kursi yang diperebutkan,” kata Hervita.
Lebih lanjut ia menjelaskan, gangguan jiwa lazim itu seperti depresi, kecemasan, sulit tidur, gangguan makan, keluhan fisik tanpa dasar. Sedangkan gangguan jiwa berat meliputi gangguan perilaku, pikiran bunuh diri, penyalahgunaan zat dan alkohol.
“Setidaknya ada 4 faktor yang membuat hal itu bisa terjadi pada para caleg,” ungkap Hervita. Pertama adalah faktor individu. Mereka yang masuk di sini adalah yang pada dasarnya memiliki kecenderungan mekanisme adaptasi dan cara penyelesaian masalah yang kurang matang.
Kedua, faktor sosial-ekonomi. Para caleg memiliki motivasi yang kuat tetapi kurang mendukung untuk persiapan kegagalan. Para caleg menganggap pencalonan dirinya sebagai tindakan penyelamatan untuk perbaikan ekonomi, status sosial; merupakan tindakan investasi maupun dianggap sebagai lapangan pekerjaan.
Ketiga, faktor sistem. Kurangnya pemahaman mereka tentang sistem demokrasi dan pemilu, partai, termasuk posisi yang akan diperebutkan sehingga risiko kegagalan kurang diprediksi.
Terakhir, terkait dengan faktor strategi. Mereka kurang memperhitungkan untung-rugi. Tindakan yang mereka lakukan, seperti menjual begitu saja harta benda mereka seperti rumah dan tanah dan juga berutang dalam jumlah yang besar, bisa memicu stres.
Untuk itu, Hervita mengingatkan bahwa kemungkinan jumlah caleg yang stres bisa terus bertambah mengingat proses penghitungan suara masih berlanjut. Oleh karenanya, ia mengingatkan beberapa hal.
Pertama, keluarga caleg perlu menjaga komunikasi dan saling memberikan dukungan untuk lebih mampu melihat semua ini sebagai proses yang perlu dihadapi bersama secara positif.
Kedua, bila para caleg maupun anggota keluarga caleg melihat ada perubahan secara psikologis maupun fisik seperti yang tersebut di atas, maka sangat disarankan untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan jiwa.
“Ketidakberhasilan yang terjadi saat ini adalah milik saat ini. Kehidupan memiliki masa lalu, saat ini dan masa depan. Mari belajar bersama dari masa lalu dan saat ini, untuk merangkai masa depan,” kata Hervita.
Cawapres SBY Mungkin Bukan dari Parpol
Senin, 20 April 2009 | 18:34 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait efektivitas kepresidenan, calon wakil presiden yang diajukan SBY sebagai pengokoh koalisi yang tengah digagas Partai Demokrat tidak harus berasal dari partai politik. Hal tersebut dikatakan staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana.
"UUD tidak mengharuskan wapres dari atau pun bukan parpol. Yang jelas cawapres dari parpol bisa menguatkan jika diterima semua parpol anggota koalisi," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima Kompas, Senin (20/4).
Sebaliknya, lanjut Denny, cawapres teknokrat mungkin lebih adil. Hal ini karena akhirnya pembagian kekuasaan bagi semua parpol koalisi dilakukan hanya pada kursi kabinet.
"Siapa pun wakil presidennya, meskipun dipilih bersama satu pasang dengan presiden, bukanlah co-chair kepresidenan," tulis Denny. Ia menambahkan, Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetap pembantu presiden, sebagaimana posisi para menteri yang juga adalah pembantu presiden.
Untuk memilih, calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan lima kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya yaitu integritas, kapasitas, akseptabilitas, loyalitas, dan menguatkan koalisi. Semuanya mengacu pada pengalaman, di samping acuan dasar bernegara.
Berita KPU
