Sri Sultan Paling Populer Jadi Pemimpin Baru (Survei I)

Hasil Survei Pusdeham :




Oleh
Suradi/
Dina Sasti Damayanti/Daniel Duka Tagukawi

Jakarta – Di tengah terbukanya peluang calon perseorangan untuk menjadi kepala daerah (Pilkada), nama Sri Sultan Hamengku Buwono X justru muncul sebagai pemimpin nasional baru harapan rakyat di urutan teratas, menyusul nama Ketua MPR Hidayat Nurwahid, dan ketiga Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir.
Keinginan itu mencuat dari hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) tentang pemimpin masa depan. Namun, rakyat masih mencantumkan nama Susilo Bambang Yudhoyono di urutan teratas sebagai pemimpin lama, disusul nama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan baru nama Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wapres, Jusuf Kalla.
Adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir yang mengungkapkan hal itu dalam perbicangan saat berkunjung ke jajaran redaksi SH, Selasa (24/7). Sutrisno Bachir didampingi anggota DPR dari FPAN Dedy Djamaludin Malik.

Menurut Sutrisno, Pusdeham adalah lembaga survei yang independen dan cukup kredibel dari Surabaya. Lembaga ini mengadakan survei tentang pemimpin baru dan pemimpin lama di Jakarta. Namun, Kota Jakarta yang multietnis dan heterogen ini mungkin bisa mencerminkan sikap dan pandangan masyarakat seluruh Indonesia.
Menjawab pertanyaan, Sutrisno mengatakan faktor kehati-hatian dari Presiden Yudhoyono yang ditafsirkan banyak pihak sebagai peragu, menyebabkan rakyat tidak menaruh harapan lagi.

Kecenderungan Pemimpin Baru
Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Diponegoro, Warsito, yang dihubungi via telepon, Rabu (25/7), mengatakan kalau survei bukan secara nasional, maka tentu tidak bisa menggeneralisir secara nasional. “Kalau survei hanya di Jawa, mungkin bisa menempatkan Sri Sultan pada peringkat teratas, karena memang mengenal Sri Sultan,” kata Warsito.
Namun, hasil survei itu dapat dimaknai kalau ada kecenderungan dari masyarakat yang menginginkan adanya figur baru yang memimpin bangsa dan negara ini ke depan. Hanya saja, sekali lagi, kecenderungan itu tidak bisa secara nasional, karena survei yang terbatas.
Mengenai prospek Sri Sultan sebagai pemimpin baru, Warsito mengatakan, secara kultural dan karisma, Sri Sultan bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Namun, dari aspek kompetensi, Sri Sultan belum teruji, sehingga perlu ada pengkajian mendalam yang komprehensif. “Tapi, secara kultur, kejujuran dan integritas, dimiliki Sri Sultan. Dan ini bisa mendapat kepercayaan,” katanya.
Menyinggung kecenderungan masyarakat merindukan pemimpin baru dan calon perseorangan (independen), Warsito menjelaskan persoalan calon perseorangan lebih terkait dengan kinerja partai politik, karena parpol belum melaksanakan fungsi secara optimal. Akibatnya, masyarakat cenderung jenuh dengan parpol.
“Jadi, itu tidak lepas dari perilaku parpol sendiri. Bahkan, saya pernah ditanyai, mungkinkah demokasi tanpa parpol? Ini kan pertanyaan yang menunjukkan kejenuhan itu,” ujarnya.

Popularitas Turun
Sementara itu, calon-calon alternatif berpeluang untuk menjadi pemimpin baru pada 2009 mendatang, salah satunya adalah Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal ini disebabkan karena popularitas Susilo Bambang Yudhoyono yang terus menurun.
“Ketika popularitas (Yudhoyono) menurun, tentu menjadi peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin alternatif yang selama ini tidak muncul di tingkat nasional, tapi ada ekspektasi terhadap pemimpin itu,” ujar pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Ari Dwipayana ketika dihubungi Rabu pagi ini (25/7).
Ari sepakat dari berbagai hasil survei, antara lain survei yang dilakukan Sutrisno Bachir, LSI, maupun pernyataan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yeuw mengatakan bahwa popularitas Yudhoyono sudah menurun, dibandingkan misalnya Sri Sultan dan Ketua MPR Hidayat Nurwahid, yang tingkat popularitasnya meningkat untuk dijadikan pemimpin masa depan.
Kegagalan Yudhoyono, menurut Ari, karena kinerja pemerintahan Yudhoyono-Kalla yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih terjadi, seperti lumpur Lapindo, gempa bumi, tsunami, dll. Ini masih ditambah lagi dengan tumbuhnya deligitimasi pada pemerintahan Yudhoyono-Kalla yang diikuti oleh kebijakan politik luar negerinya yang menunjukkan determinasi pada kekuatan global.
Oleh karena itu ke depannya, calon pemimpin baru ini tidak bisa sepenuhnya lagi mengandalkan pada pencitraaan, seperti yang dilakukan Yudhoyono pada Pemilu tahun 2004 silam.
“Tidak bisa lagi mengandalkan pada pencitraan yang dibentuk oleh segala macam bidang, seperti media, terhadap seorang figur. Tapi harus kritis mencermati track record dari setiap figur. Artinya, apa yang sudah dilakukan, apa yang sesungguhnya mereka lakukan, berpihak pada rakyat atau tidak,” tegas Ari.
Selain itu, calon pemimpin masa depan juga dituntut untuk menyelesaikan isu-isu mendasar, seperti lumpur Lapindo dan agenda-agenda apa yang akan mereka ketika menjadi pemimpin. n





sumber : http://www.sinarharapan.co.id/berita/0707/25/sh01.html