Menuju Pemilu 2009

Mencari Lawan Seimbang Presiden SBY

2009-05-02T20:54:00.000+07:00

Mencari Lawan Seimbang Presiden SBY
Saturday, 02 May 2009
SBY dan Partai Demokrat hampir dipastikan sebagai pemenang pemilu.Namun, apabila dicermati dengan perolehan suara hanya sekitar 20%, posisi SBY sama sekali belum aman.

Memang, berbagai polling mengatakan bahwa SBY memiliki potensi di atas 50% untuk maju sebagai capres. Namun, dengan hanya memiliki sekitar 20% loyalis,berarti SBY masih harus berebut 80% pemilih lainnya dengan partai-partai politik lainnya.

Masalahnya adalah kelompok non-SBY belum bisa menemukan figur. Sebagaimana diketahui, masyarakat memilih berdasar dua hal, yaitu partai dan figur.Apabila terdapat figur yang lebih menjanjikan dalam kelompok non-SBY,maka keberadaannya pantas diwaspadai. Akan tetapi, kalau figur yang menandingi SBY adalah tokoh tua yang diambil dari stok yang ada yang dalam pemilu legislatif menjadi runner up, rakyat tentu saja akan memilih SBY. Bagaimanapun, saat ini dari stok pemimpin yang ada, SBY adalah yang paling diinginkan. ***

Pemilih Indonesia sebenarnya bersifat dinamik,suka mencoba hal baru. Masyarakat yang umumnya miskin dan terimpit berbagai masalah ini jumlahnya masih mayoritas.Mereka sering memiliki harapan berlebihan. Ketika judi dan lotre diizinkan, populasinya ternyata mengejutkan, hampir setiap sepuluh meter terdapat meja lotre.

Masyarakat seperti itu tipikal masyarakat yang memiliki pelarian pada harapan yang berlebihan. Peraturan dalam judi adalah mengeksploitasi probabilitas,dan probabilitas menang untuk peserta lebih kecil dari probabilitas penyelenggara. Dengan demikian, bagi rakyat, judi adalah tidak rasional.Masyarakat mencoba menggantungkan harapan walau dengan probabilitas yang kecil.

Harapan yang eksesif menyebabkan mengapa ketika judi diizinkan, pesertanya begitu besar. Harapan berlebih ini dilambangkan oleh tokoh yang belum muncul atau yang dimitoskan dengan satrio piningit. Rakyat akan memilih harapan karena apa yang riil dan rasional tidak menyenangkan, realitas adalah kemiskinan dan kemarginalan. Pemilih kelompok ini jumlahnya masih sangat besar.Kekuatan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai daya tarik SBY merupakan indikasi rakyat yang miskin. Siapa tokoh harapan itu?

Dalam statistik dikenal adanya tren atau kecenderungan.Sesuatu yang menurun pada masa lampau diprediksi akan menurun di masa depan. Sebaliknya, fenomena yang meningkat di masa lalu akan meningkat di masa depan. Mari kita lihat tren partai dan tokohnya dalam tiga pemilu. Dari sisi tren hanya ada beberapa partai dan tokoh yang meningkat, yaitu Partai Demokrat dan SBY, Gerindra dan Prabowo, dan Hanura dan Wiranto, serta PKS.

Dari partai-partai yang meningkat, Gerindra merupakan partai yang memiliki arah tren paling tegak lebih pesat dari tren Demokrat. Hal ini disebabkan keberangkatan dari titik nol. Hanura meningkat tetapi tidak signifikan dan Wiranto adalah stok yang tidak melambangkan harapan eksesif. PKS meningkat landai saja dan tidak melekat pada figur yang untuk pemilih Indonesia sangat penting. PAN tidak memiliki tren mengesankan dan figur tidak jelas antara Soetrisno Bachir dan Amien Rais. ***

Prabowo dan Gerindralah yang merupakan “kuda hitam” yang perlu dicermati. Pertama,tren atau arah Gerindra adalah yang paling pesat, dikarenakan kecilnya titik awal sehingga menjadi berlipat tak berhingga, sedangkan SBY dan Partai Demokrat meningkat tiga kali lipat.Titik sasaran Gerindra jika ditembakkan bersama dengan Demokrat dan tentu saja diberi daya dorong dari partai non-SBY, maka hasil kulminasinya bisa lebih tinggi.

Kedua,di samping diuntungkan oleh tren statistik,Prabowo adalah harapan eksesif karena bukan berasal dari stok lama.Prabowo diuntungkan sebagai orang baru yang melambangkan harapan berlebih. Pemilu 2009 diwarnai oleh menurunnya partai-partai Orde Baru Golkar, PDIP, dan PPP.

Masyarakat memang sedang berubah mengidentifikasi hal-hal baru. Prabowo, bagaimanapun, tentu saja memiliki beberapa kelemahan. Barat mungkin meragukan komitmennya kepada demokrasi dan HAM.Namun,wawancaranya di sebuah stasiun TV dan keberhasilannya membuat imej yang berhasil memantik sentimen orang miskin, hal tersebut dapat diperbaiki belakangan.

Kelemahan lainnya, mungkin tokohtokoh tua tidak bisa menerima dan mungkin lebih baik dimenangkan SBY daripada memberikan kepadanya dengan jalan mengajukan tokoh-tokoh yang sedang menurun untuk memecah kelompok non- SBY. Apabila analisis tren statistik akan dipakai, tentu ada banyak faktor perlu diperhatikan.

Pertama, siapa pendamping Prabowo yang melambangkan perubahan itu. Misalnya, PDIP benar-benar mengurungkan memasang Megawati dan mengajukan Puan Maharani sebagai pendamping Prabowo, pasangan tersebut diduga merupakan lawan seimbang Presiden SBY.

Selain Prabowo-Puan, alternatif pasangan lain dapat pula diajukan, misalnya Prabowo-Agung Laksono, atau Prabowo-Din Syamsuddin untuk merangkul tokoh muslim dan luar Jawa, serta mewadahi partai-partai kecil. Pada Pemilu 2004, keseimbangan nasionalis- Islam dan Jawa-luar Jawa merupakan hipotesis yang penting. Isu pemarginalan dan mengangkat lapisan bawah seperti petani dan pedagang tradisional, sebagaimana imej yang dibangun Gerindra, tentu saja harus dilanjutkan.

Salah satu iklan pembentuk imej Gerindra mengangkat dikotomi anggaran apakah dialokasikan untuk bisnis kelompok atas yang mem-back up pajak negara dan pemerintahan atau kelompok bawah,misalnya pertanian. ***

Bagaimanapun, SBY sudah membuktikan,misalnya memberikan BLT dan raskin semakin gencar menjelang pemilu.Persaingan keduanya adalah apakah rakyat sudah merasa cukup dengan BLT dan raskin yang sedikit meringankan tetapi sudah nyata, ataukah dengan membubungkan harapan yang lebih menjanjikan tetapi baru berupa wacana. Hal ini sama dengan mengonsumsi sedikit penghasilan yang nyata atau dibelikan kupon yang memungkinkannya lebih kaya.

Apakah harapan yang tinggi lebih mendorong dari pada realitas yang sudah dialami. Set yang disebutkan di atas merupakan set harapan berlebih yang dilambangkan oleh tokoh baru di luar stok dan melambangkan perubahan yang menguntungkan kelompok marginal.Analisis di atas adalah analisis statistik berdasar tren atau arah. Pemilu dan negara tentu saja bukan hanya kalah dan menang yang mengeksploitasi tren dalam statistik.

Mestinya terdapat pertimbangkan kualitatif dan pertimbangkan luhur.Misalnya,apakah cukup bertanggung jawab mencoba pasangan baru dengan memanfaatkan kecenderungan berjudi dan harapan berlebih yang sebenarnya kurang rasional dari masyarakat miskin. Politik tinggi atau tujuan kualitatif- keluhuran akan bisa diamati beberapa waktu ke depan setelah pencalonan pasangan-pasangan mengkristal.(*)

Prof Dr Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/234926/

Kalla-Wiranto Deklarasi Capres-Cawapres

2009-05-02T20:53:00.000+07:00

Kalla-Wiranto Deklarasi Capres-Cawapres
Saturday, 02 May 2009
ImageDEKLARASI, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bersama Ketua Umum Hanura Wiranto saat deklarasi capres-cawapres, kemarin.

JAKARTA(SI) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum DPP Partai Hanura akhirnya resmi menjadi pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) untuk menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

Tadi malam keduanya mendeklarasikan diri sebagai caprescawapres di Posko Slipi 2 Golkar, Jalan Ki Mangun Sarkoro,Jakarta. Kalla-Wiranto merupakan pasangan capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri ke publik. Deklarasi dibacakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sumarsono.

“Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, DPP Golkar dan DPP Hanura menyatakan kesepakatan bersama untuk mencalonkan Ketua Umum Golkar Haji M Jusuf Kalla sebagai capres RI dan Ketua Umum Hanura Wiranto sebagai cawapres RI dalam Pemilihan Presiden 2009,”ujar Sumarsono.

Dia menambahkan,kesepakatan Golkar-Hanura akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah bersama untuk memenangkan Pilpres 2009. Selain dihadiri ketua umum masing-masing partai, deklarasi tadi malam juga dipenuhi pengurus DPP serta DPD Golkar dan DPP Hanura.

Kalla didampingi antara lain oleh Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh,Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif, anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Fahmi Idris,Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar dan Iskandar Mandji.

Meski demikian, sejumlah pengurus DPP tidak tampak hadir,seperti Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie,dan Ketua DPP Partai Golkar Muladi. Dari Hanura, terlihat Sekretaris Jenderal DPP Yus Usman Sumanegara serta Ketua Dewan Penasihat Bambang W Soeharto.

Kalla, yang mengenakan batik berwarna cokelat tua,mengumpamakan kesepakatan dirinya dengan Wiranto sebagai ijab kabul.“Ijab kabul malam ini untuk kemajuan dan kebesaran bangsa,”papar Kalla. Wiranto mengungkapkan lima alasannya menerima pinangan Kalla.

Pertama,perolehansuaraHanura sementara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bawah target 10%. Kedua, Wiranto menganggap Kalla sebagai sahabat dan saudara. Ketiga, dari sisi kepartaian, Wiranto merasakan ada chemistry antara Hanura dan Golkar.“Tidak ada kecanggungan untuk bersatu dari masalah kepartaian.Warna seragam hampir sama, cuma kami tua sedikit. Seragam kita yang hampir sama ini menggiring kita pada kebersamaan,”ujar Wiranto.

Keempat, Wiranto menilai langkah-langkah Kalla yang gesit hampir menyamai militer. Salah satunya terlihat saat Kalla mendamaikan konflik di Aceh, Poso, dan Maluku. Kelima, merujuk pada selera publik,dia yakin kombinasi militer dan nonmiliter akan diterima oleh masyarakat. Yus Usman mengungkapkan, tim sukses bersama Kalla-Wiranto dalam waktu dekat akan dibentuk. Rencananya tim sukses tersebut mulai disusun hari ini.

“Mulai besok follow-up hasil dan menyusun tim sukses,”ungkap Yus. Di bagian lain,Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Jusuf Kalla dan Wiranto yang telah resmi menjadi pasangan caprescawapres. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, rencana Kalla maju sebagai capres telah disampaikan secara pribadi kepada Presiden SBY sesaat sebelum memulai rapat kabinet pekan lalu.

Menurut Andi, dengan majunya Kalla sebagai capres, diharapkan kompetisi capres mendatang akan lebih menarik. J Kristiadi, pengamat politik CSIS, menilai, pasangan Kalla-Wiranto bukanlah kartu mati yang tidak laku di pasaran politik atau di tingkat akar rumput. Kalla tetaplah figur utama yang diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara dalam pilpres mendatang.

“Bagaimanapun Kalla adalah bagian dari kesuksesan pemerintah sebelumnya,” katanya saat dihubungi Seputar Indonesia (SI) tadi malam. Demikian pula Wiranto. Kristiadi menilai Wiranto adalah figur pemimpin militer yang relatif tidak punya beban masa lalu yang berat.Bahkan dalam beberapa hal Wiranto punya nilai lebih dibandingkan tokoh militer lain. Nilai lebih inilah yang juga harus dioptimalkan oleh Golkar dan Hanura.

Deklarasi Koalisi Besar

Di bagian lain, kemarin Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto membacakan naskah Deklarasi Koalisi Besar beberapa partai politik di Kantor DPP Hanura,Jakarta. Deklarasi antara lain dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar M Jusuf Kalla, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri,Ketua Umum Hanura Wiranto,Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi, Ketua Umum PKNU Choirul Anam, Sekjen Partai Damai Sejahtera (PDS) Ferry B Regar,Ketua Umum PPNUI Andi Wiliam Irfan, dan Sekjen Partai Buruh Sonny Pudjisasono.

Pernyataan deklarasi berisi empat hal. Pertama, semua anggota koalisi akan memelihara keutuhan NKRI. Kedua, mempertahankan kedaulatan ekonomi bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, membangun institusi partai politik sebagai pilar demokrasi. Terakhir, membangun kerja sama dari DPR hingga ke DPRD. Jusuf Kalla mengatakan, kesepakatan ini adalah langkah pertama koalisi besar.

Langkah selanjutnya membicarakan soal caprescawapres yang akan di usung koalisi besar ini. Pemandangan menarik dari deklarasi koalisi besar adalah ketidakhadiran Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy, yang hadir dalam deklarasi tersebut, tidak ikut menandatangani koalisi besar dengan alasan Rapat Pimpinan Khusus PPP tidak mengamanatkan untuk bergabung dalam koalisi di parlemen.

“Saya datang mewakili Ketua Umum.Hanya menyampaikan alasan ketikhadiran ketua umum PPP juga alasan kenapa PPP tidak bergabung,” kata Chozin. Menurutnya tidak bergabungnya PPP dalam koalisi besar di parlemen, karena memang sesuai mandat Rapimnas, Ketua Umum PPP, diberi mandat bukan untuk koalisi di parlemen tapi di pilpres.Dia mengakui,di PPP ada dua arus besar, satu mendukung Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan lainnya merapat ke Prabowo.

“Dukungan pada Prabowo itu belum resmi. Karena memang ada dua arus besar yang berbeda dukungan,”ujarnya. Partai Demokrat tidak terlalu khawatir dengan deklarasi besar koalisi empat partai. Demokrat optimistis PAN dan PPP bakal bergabung dengan koalisi Demokrat. Indikasi kedua partai menengah itu bakal bergabung dengan Demokrat tampak dari ketua umum kedua partai itu yang tidak ikut menandatangani deklarasi koalisi besar.

Padahal, sebelumnya kedua partai itu disebut-sebut bakal bergabung. Suryadharma Ali sempat bertemu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. “Kami optimistis bisa menambah partner koalisi lagi,yakni PAN dan PPP,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Perubahan sikap PPP itu terjadi setelah Suryadharma Ali bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Kamis (30/4) malam. Suryadharma datang ke Cikeas sekitar pukul 23.00 WIB bersama Ketua Tim Negoisasi Suharso Monoarfa. Adapun SBY didampingi sejumlah anggota Tim 9. Sumber di DPP PPP menyebutkan, dalam pertemuan tersebut SBY mengajak bareng lagi PPP. Kedua pihak bahkan sepakat memperbaiki kualitas koalisi di masa mendatang dengan komposisi power sharing lebih jelas.

“Yaitu,hasilnya PPP keluar dari koalisi besar.Namun, dukungan kemungkinan resmi pada tanggal 5 Mei,” ujar sumber yang sudah puluhan tahun mengabdi di PPP itu. Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy membantah ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, pertemuan itu hanya forum klarifikasi atas kesalahpahaman kedua pihak yang selama ini terjadi. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, kedatangan Suryadharma ke kediaman pribadi SBY untuk bersilaturahmi.

Dalam pertemuan itu kedua partai bersedia untuk terus menjalin komunikasi. Mengenai rencana koalisi Demokrat dan PPP,Andi membeberkan bahwa hingga kini kedua partai masih sepakat untuk membicarakannya lebih lanjut. (maya sofia/helmi firdaus/ rarasati syarief/rahmat sahid/ ahmad baidowi/fahmi faisa)

Sumber :http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/234935/38/

Skenario dibalik Pilpres : Sebuah Koalisi Oposisi DPR menghambat kerja eksekutif

2009-04-28T19:25:00.004+07:00

Judul di atas dengan sebuah asumsi dasar SBY menang dalam pilpres 2009. satu pertanyaan mendasar buat SBY, beranikah melawan koalisi partai-partai minus Partai Demokrat?

jika .....
entar dulu lagi ngantuk

Gawat! 186.000 Caleg Kemungkinan Kena Gangguan Jiwa

2009-04-20T23:41:00.001+07:00

Senin, 20 April 2009 | 19:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Diperkirakan ada sekitar 186.000 caleg yang mesti mendapatkan bantuan psikolog karena gangguan jiwa lazim, 4.800 caleg yang memerlukan rawat jalan dan pengobatan karena gangguan jiwa berat, dan 480 caleg yang perlu mendapat perawatan di rumah sakit jiwa.

Perkiraan di atas disampaikan oleh psikiater dari Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Hervita Diatri dalam Forum Temu Media FKUI, Jakarta, Senin (20/4).

“Ini dihitung berdasarkan prevalensi riset kesehatan dasar tahun 2007, pusat penelitian dan pengembangan Depkes yang dikalikan dengan jumlah kegagalan para caleg. Jumlah tersebut didasarkan dari rasio kemungkinan jumlah caleg dengan kursi yang diperebutkan,” kata Hervita.

Lebih lanjut ia menjelaskan, gangguan jiwa lazim itu seperti depresi, kecemasan, sulit tidur, gangguan makan, keluhan fisik tanpa dasar. Sedangkan gangguan jiwa berat meliputi gangguan perilaku, pikiran bunuh diri, penyalahgunaan zat dan alkohol.

“Setidaknya ada 4 faktor yang membuat hal itu bisa terjadi pada para caleg,” ungkap Hervita. Pertama adalah faktor individu. Mereka yang masuk di sini adalah yang pada dasarnya memiliki kecenderungan mekanisme adaptasi dan cara penyelesaian masalah yang kurang matang.

Kedua, faktor sosial-ekonomi. Para caleg memiliki motivasi yang kuat tetapi kurang mendukung untuk persiapan kegagalan. Para caleg menganggap pencalonan dirinya sebagai tindakan penyelamatan untuk perbaikan ekonomi, status sosial; merupakan tindakan investasi maupun dianggap sebagai lapangan pekerjaan.

Ketiga, faktor sistem. Kurangnya pemahaman mereka tentang sistem demokrasi dan pemilu, partai, termasuk posisi yang akan diperebutkan sehingga risiko kegagalan kurang diprediksi.

Terakhir, terkait dengan faktor strategi. Mereka kurang memperhitungkan untung-rugi. Tindakan yang mereka lakukan, seperti menjual begitu saja harta benda mereka seperti rumah dan tanah dan juga berutang dalam jumlah yang besar, bisa memicu stres.

Untuk itu, Hervita mengingatkan bahwa kemungkinan jumlah caleg yang stres bisa terus bertambah mengingat proses penghitungan suara masih berlanjut. Oleh karenanya, ia mengingatkan beberapa hal.

Pertama, keluarga caleg perlu menjaga komunikasi dan saling memberikan dukungan untuk lebih mampu melihat semua ini sebagai proses yang perlu dihadapi bersama secara positif.

Kedua, bila para caleg maupun anggota keluarga caleg melihat ada perubahan secara psikologis maupun fisik seperti yang tersebut di atas, maka sangat disarankan untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan jiwa.

“Ketidakberhasilan yang terjadi saat ini adalah milik saat ini. Kehidupan memiliki masa lalu, saat ini dan masa depan. Mari belajar bersama dari masa lalu dan saat ini, untuk merangkai masa depan,” kata Hervita.

Exit Poll LSI: SBY Capres Terkuat

2009-04-20T20:07:00.002+07:00

(inilah.com/ Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta – Sepertinya hanya mukjizat yang bisa mengalahkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pencalonannya kembali di Pilpres 2009. Hal ini tergambar dalam exit poll yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), di mana SBY tetap mendapat dukungan yang tertinggi di antara capres lainnya.

Dalam exit poll yang dilansir di kantor LSI, Jakarta, Kamis (16/4) itu, responden ditanya sebanyak tiga kali. Dalam pertanyaan pertama, jelas Direktur Riset LSI Dodi Ambardi, responden disodori 27 daftar nama capres. Kedua, responden diberi enam nama. Ketiga, responden diajukan tiga nama.

Hasilnya, dari 27 nama itu, SBY dipilih oleh 49,6%. Urutan kedua ditempati Megawati Soekarnoputri 14,1%. Disusul berturut-turut oleh Prabowo Subianto (5,6%), Jusuf Kalla (4%), Hidayat Nur Wahid (2%), Wiranto (1,6%), dan Sri Sultan Hamengku Buwono X (0,2%).

Selanjutnya, saat ditanya dengan enam nama capres, lanjut Dodi, SBY tetap menempati peringkat teratas, yakni 53%. Urutan kedua masih Megawati 16,5%, diikuti Prabowo 9,8%. "Berurutan hingga terakhir Pak Jusuf Kalla 5,5%, Pak Sultan 3%, Pak Wiranto 2%. Sedangkan yang belum tahu 9,9%," ujar pengajar Fisipol UGM ini.

Hal serupa juga terjadi saat responden diajukan tiga nama capres tambah Dodi, lagi-lagi SBY yang teratas, dengan perolehan suara 59,8%. Megawati sekitar 18,9%, dan JK 7,7%. Yang ketiga, belum tahu 13,6%.

Exit poll dilakukan pada 9 April lalu, dari 2.100 TPS se-Indonesia yang dipilih secara random dan proporsional. Masing-masing TPS dipilih dua pemilih, dengan responden laki-laki dan perempuan yang keluar pada pukul 08.00 WIB.

Sedangkan responden kedua, laki-laki dan perempuan yang keluar pada pukul 10.00 WIB. Responden berjumlah 4.200 orang, dengan margin of error kurang lebih 1,7%, yang tingkat kepercayaanya 95%. [nuz]

Golkar, PDIP, PD Raih 3 Besar Laporan Pelanggaran Kampanye

2009-04-05T22:23:00.001+07:00

pemilu.detiknews.com
Minggu, 05/04/2009 20:30 WIB

Golkar, PDIP, PD Raih 3 Besar Laporan Pelanggaran Kampanye
Shohib Masykur - detikPemilu

Jakarta - Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat (PD) menjadi 3 besar parpol yang paling banyak dilaporkan melanggar kampanye selama rapat umum. Total pelanggaran dari seluruh parpol berjumlah 2.126.

"Tiga besarnya Golkar dengan 158 kasus, PIDP 119 kasus, dan Demokrat 115 kasus," ujar anggota Bawaslu Wahidah Suaib saat dihubungi detikcom, Minggu (5/4/2009).

Jumlah seluruh pelanggaran yang dilaporkan dan/atau ditemukan ke Bawaslu/Panwaslu mencapai 2.126. Sebagian ada yang telah putus sebagian lagi masih diproses. Adapun pelanggaran administratif berjumlah 207 kasus, pidana 548 kasus, dan lain-lain 1.371 kasus.

Untuk pelanggaran administratif, jenisnya adalah kampanye melebihi batas waktu yang ditentukan (89), perubahan jenis, bentuk, dan jurkam tanpa pemberitahuan ke Kepolisian (57), konvoi pelanggaran rute (33), dan tidak melaporkan tempat, waktu, dan jumlah peserta kampanye ke kepolisian (16).

Untuk pelanggaran pidana, jenisnya adalah pelibatan anak-anak (372), penggunaan fasilitas negara (68), kampanye di luar jadwal (51), politik uang (42), dan penghinaan kepada peserta lain (10). Sedangkan sisanya adalah pelanggaran jenis lain serupa pelanggaran lalu lintas.
( sho / lrn )

US History Companion: Public Opinion Polling

2009-03-30T18:22:00.001+07:00

Author:

Albert H. Cantril

Although the systematic collection of information about society and social issues can be traced to eighteenth-century England, it was not until the early nineteenth century in the United States that public opinion became the subject of empirical study.

Among the earliest soundings of opinion on record are those of the Harrisburg Pennsylvanian and the Raleigh Star in connection with the 1824 presidential election. In July, the Pennsylvanian reported that Andrew Jackson received 335 of more than 500 votes cast in a poll it conducted in Wilmington, Delaware. A month later the Star reported Jackson the heavy favorite in canvassing it did at political meetings in North Carolina.

Concurrent with these early soundings of opinion was the independent development of the theoretical underpinnings of sampling. In 1848, the Belgian mathematician Adolphe Quetelet advanced the idea of the "average man" by arguing that the concept of the normal distribution of observations around a mean could be applied to analysis of society as well as to the physical world.

This fundamental conception was the link to more rigorous forms of sampling and the measurement of opinion that took place in the 1920s. Techniques of consumer and audience research were refined as Archibald M. Crossley pioneered the measurement of the American public's radio listening habits, and George H. Gallup developed techniques to assess reader interest in newspaper articles.

The presidential election of 1936 brought the new "science" of polling to prominence when three independent polls (by Crossley, Gallup, and Elmo Roper) predicted Franklin D. Roosevelt's victory over Alf Landon. These polls stood in stark contrast to the prediction of the Literary Digest that Roosevelt would receive only 40.9 percent of the vote. As in its widely publicized reports about public opinion over the preceding decade, the Digest rested its 1936 prediction on a tally of ballots returned from millions that had been mailed out across the country. That Crossley, Gallup, and Roper had the audacity to base predictions on relatively small samples (compared to the 2 million ballots on which the Digest based its claim) was itself newsworthy. But when their projections were borne out by the election returns, the validity of modern polling had been established. The point had been made that the way a sample is drawn is more important than its size. Bias toward the affluent inherent in the lists from which the Digest had drawn names--telephone subscribers and owners of automobiles--could not be offset by large numbers.

Confidence in the potential of the new polling technique abounded for the next decade. Gallup and Roper found journalistic sponsors for their polls, Gallup through syndication to newspapers and Roper in a relationship with Fortune magazine. Opinion research also demonstrated its usefulness for government. In 1939, Rensis Likert developed polling for the U.S. Department of Agriculture, the first such operation within an agency of government.

Polls by Hadley Cantril provided President Roosevelt with valuable information on American public opinion throughout World War II. The Office of Public Opinion Research he established in 1940 at Princeton University conducted research into the methodology of polling and became a central archive for polling data. In 1941, the National Opinion Research Center, now at the University of Chicago, was established.

These were also years in which practitioners from commercial and academic research came together in an awareness that their new field had intellectual merit and a legitimate public purpose. The Public Opinion Quarterly, now the principal journal in the field was founded in 1937, and the American Association for Public Opinion Research was organized in 1947.

But in 1948 President Harry S. Truman's defeat of Governor Thomas E. Dewey by almost five percentage points stung the pollsters, all of whom had predicted a Dewey victory. Credibility was on the line as newspapers canceled subscriptions to the Gallup Poll and Roper reported a drop in business. A panel of the Social Science Research Council reviewed polling procedures that had been employed and urged the pollsters to improve their sampling methods and continue interviewing until the closing days of future election campaigns.

From the 1948 debacle until the mid-1970s the field was preoccupied with technique and issues of data reliability. The focus was on measurement issues, improved sampling procedures, and increasingly complex forms of data analysis. Particular emphasis was placed on the importance of repeated efforts ("callbacks") to contact hard-to-find respondents in order to protect against overrepresentation of those who happen to be at home when interviewers first call. Much of opinion research since the mid-1970s can be described as a quest for validity. Researchers, seeking to ensure that the conclusions they draw from poll data are appropriate, have paid close attention to nonsampling error, including the many ways question wording, question order, and the interviewing process itself may affect the results a poll yields.

The election of 1988 was regarded by many in the polling community as a watershed in terms of the legitimacy of polling. Concern about the quality of electoral politics was voiced by political observers and picked up in the polls. Some pollsters worried that their craft had become part of the problem by providing the insights upon which political consultants cynically framed campaign issues and targeted their negative television commercials.

Only recently (1984) have polls themselves been shown to have an impact--though limited--on public opinion. Some voters may be influenced by poll results early in a presidential primary campaign when they have little information about any of the candidates and the outcome of the primary is in doubt. But it has been shown that such "bandwagon" effects dissipate as the election approaches.

News organizations are the primary sponsors of election polls and many now conduct their own. One result is tension between journalistic criteria of what is newsworthy and research criteria of how reliable the data are and whether reports of a poll portray its results accurately and fully. The matter is high on the agenda of contemporary polling as it strives to raise standards of professional competence and devise more effective forms of accountability to the public.

Bibliography:

Norman M. Bradburn and Seymour Sudman, Polls and Surveys: Understanding What They Tell Us (1988); Albert H. Cantril, The Opinion Connection: Polling, Politics, and the Press (1991).

Author:

Albert H. Cantril

Source : http://www.answers.com/topic/public-opinion-polling

Pulang Kampanye, Massa PKS-PPP Bentrok

2009-03-29T23:32:00.002+07:00

Minggu, 29 Maret 2009 - 20:28 wib

Rival Fahmi - Okezone: http://news.okezone.com/read/2009/03/29/1/205713/pulang-kampanye-massa-pks-ppp-bentrok

TERNATE - Ironis dan memalukan. Ungkapan itulah yang pantas disematkan bagi massa pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terlibat kontak fisik, usai menggelar kampanye masing-masing.

Meski telah ada nota kesepahaman kampanye damai, aman dan tertib, namun bentrokan antarparpol tetap saja tak terhindarkan. Seperti terjadi di Ternate, Maluku Utara, Minggu (29/3/2009) sore. Massa PPP dan PKS terlibat adu jotos saat berpapasan di jalan Sultan Khairun, kelurahan Kampung Makassar Barat, Ternate Tengah.

Pemicunya terbilang sederhana. Mereka saling ejek saat melewati jalur yang sama. Tak pelak, massa PKS yang menuju arah utara usai menggelar kampanye di kawasan Stadion Gelora Kieraha pun bertemu dengan massa PPP dari kawasan Lapangan Ngara Lamo.

Tawuran pun tak terhindarkan, mengakibatkan dua orang dari kelompok PKS terpaksa harus dilarikan ke RSUD Chasan Boesoeri akibat mengalami luka-luka. Sementara dua orang dari kubu PPP pingsan akibat terkena pukulan benda keras.

Polisi yang tiba di lokasi kejadian, langsung mengamankan situasi. Dua orang kini ditahan karena diduga menjadi provokator terjadinya bentrokan.

Kini, jalur jalan Sultan Khairun sudah kembali normal setelah sempat ditutup akibat bentrokan tersebut.(ded)

Para Caleg Manfaatkan Bencana Situ Gintung

2009-03-29T23:17:00.001+07:00

Jumat, 27 Maret 2009 | 16:21 WIB

TANGERANG, KOMPAS.com — Para calon legislatif yang tengah gencar mempromosikan dirinya agar terpilih dalam pemilu legislatif 2009 tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang datang untuk membuat dirinya dikenal oleh calon pemilih.

Menjelang sore di lokasi bencana bendungan Situ Gintung, Tangerang, Banten, Jumat (27/3), para calon legislatif daerah pemilihan Tangerang mulai mendatangi lokasi pengungsian.

Para caleg yang terlihat di antaranya berasal dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.

Mereka datang dengan menggunakan atribut partai, seperti kaus, bendera, dan bahkan mobil yang ditempeli logo partai dan potret diri.

Para caleg itu memberikan bantuan sembako dan berbagai kebutuhan kepada para pengungsi. Caleg dari Partai Hanura bahkan mendirikan posko tersendiri untuk para pengungsi.

Selain para caleg, organisasi masyarakat, seperti Pemuda Pancasila, juga mendirikan posko di lokasi bencana. Mereka mendirikan tenda posko dan menyiagakan para relawan.

Hingga sore ini, jumlah korban tewas akibat jebolnya bendungan Situ Gintung mencapai 52 orang dengan ratusan rumah yang hancur.

Warna-warni Parpol di Situ Gintung

2009-03-29T22:59:00.001+07:00

Firmansyah Abde

(inilah.com/ Bayu Suta)

INILAH.COM, Tangerang - Bencana jebolnya tanggul Setu Situ Gintung dini hari tadi bukan hanya membuat petugas SAR, Dinas kesehatan, Warga dan TNI turun tangan. Parpol peserta Pemilu 2009 pun tak ingin melewatkan kesempatan mencari simpati.

Partai Hanura misalnya. Para kader telah menyulap poskamling menjadi posko dengan spanduk yang menutupi sisi kanan-kiri seadanya sejak pukul 06.00 WIB. Isi posko tersebut standar beruoa mie instan dan air minum kemasan. Posko Hanura ini letaknya berada di dekat lokasi tanggul yang jebol.

"Partai Hanura adalah partai pertama yang membuka posko, sejak pukul 06.00 WIB pagi. 1 Jam sudah membuka posko. Kami dapat informasi tanggul yang jebol dari kader Hanura yang juga penduduk sekitar," kata Ketua Posko Hanura, Edi Mawardi kepada INILAH.COM, di Kampung Poncol, Ciputat, Tangerang, Jumat (27/3).

Kader Partai Hanura berencana akan membantu memperbaiki rumah penduduk yang rusak.

"Kami akan bertahan di sini hingga diperlukan masyarakat. Kami belum bergerak jauh karena masih mendata jumlah warga dan kerusakannya," jelas Edi.

Suasana disekitar tanggul ramai dipenuhi masyarakat dari luar kampung Poncol. Mereka terus berdatangan sehingga memadati jalan raya yang tak terlalu besar. Mereka ingin melihat dari dekat lokasi dam yang sudah tersiar sejak pagi di televisi.

Jika Hanura memanfaatkan poskamling, Partai Demokrat membangun tenda kecil berukuran 2x2 meter persegi di lapangan yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari tanggul.

"Kami hanya menyiapkan nasi bungkus untuk korban sebanyak 50-an bungkus. Ini kami siapkan hanya bersifat sementara dan darurat," ungkap Koordinator Posko PD Himmatul Aliyah.

Himmatul mengaku, dalam posko yang dibentuk ini baru akan menyiapkan beberapa rencana yang akan disesuaikan oleh kebutuhan warga. Seperti baju, obat-obatan dan tenda sementara.

"Sebenarnya kami hari ini mau kampanye, namun begitu mendengar ada bencana di Situ Gintung, saya langsung kemari membawa nasi bungkus. Makanya kami masih memakai atribut partai," akunya.

Tak mau kalah, Partai Gerindra pun mendirikan tenda di sebelah tenda milik PD. Jika posko Hanura dan Demokrat telah membagikan makanan dan minuman ala kadar, tenda Gerindra masih dipersiapkan.

"Kami baru mau membangun tenda di sini. Sebenarnya, posko kami sudah ada di STIE Ahmad Dahlan, namun disana khusus untuk pengobatan. Sedangkan, disini rencananya untuk menyalurkan makanan," ujar anggota posko Gerindra, Sani Pramana.

Partai Patriot juga tak mau kalah berbagi kepedulian dengan para korban. Mereka mendirikan posko di seberang STIE Ahmad Dahlan. Partai yang dipimpin oleh Yapto ini, hanya menggelar tenda kecil.

"Kami hanya ingin menyalurkan apa yang dikumpulkan teman-teman Patriot, kemudian langsung disalurkan ke posko STIE Ahmad Dahlan," jelas Ketua Posko Partai Patriot, Boy MS.

Boy menambahkan, kemungkinan besar Partai Patriot akan bertahan hingga bantuan dari pemerintah telah direalisasi. Boy menegaskan Partai Patriot siap membantu pemerintah dalam penanganan bencana alam dan perbaikan tanggul yang jebol tersebut. [fir/ana]

Golkar Berpeluang Jagokan JK dan Sutiyoso

2009-03-29T22:50:00.001+07:00

Golkar Berpeluang Jagokan JK dan Sutiyosohttp://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8365218676690983356&postID=7189488209836329935
Blogger: Menuju Pemilu 2009 - Edit Entri " Golkar Berpeluang Jagokan JK dan Sutiyoso "

tagsTag: pilpres, partai golkar, jusuf kalla, bang yos, sultan hb x profileProfil Partai Golongan Karya

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Priyo Budi Santoso mengatakan, adanya peluang bagi Golkar untuk menggalang kekuatan melalui koalisi alternatif dengan menjagokan Jusuf Kalla (JK) dengan tokoh nasional seperti Sutiyoso sebagai Wapres.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso (kiri) dan Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (kanan) dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Panas - Dingin Hubungan Golkar - Demokrat", di gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (13/2).

Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar kembali menawarkan koalisi alternatif dengan menjagokan Jusuf Kalla (JK) sekaligus menempatkan sejumlah tokoh nasional, termasuk Sutiyoso sebagai calon Wapres, untuk menghindari terjadinya pertarungan dua blok, yaitu Blok M (Megawati) dan Blok S (Susilo Bambang Yudhoyono).

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Priyo Budi Santoso dalam diskusi dialektika "Panas Dingin Hubungan Golkar-Demokrat" di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (13/2) mengungkapkan adanya peluang bagi Golkar untuk menggalang kekuatan melalui koalisi alternatif tersebut.

Jika koalisi alternatif itu terbentuk, Golkar akan mengambil inisiatif untuk memimpin koalisi ini. Selain memimpin koalisi, langkah Golkar juga akan mengambil beberapa tokoh nasional untuk dipasangkan dengan Jusuf Kalla.

Tokoh yang berpeluang dipasangakan sebagai Cawapres, antara lain Sutiyoso (Bang Yos), Hidayat Nurwahid dan Sultan HB X.

"Golkar siap memimpin koalisi alternatif, dengan mengambil tiga tokoh, misalnya Bang Yos, Hidayat Nurwahid dan Sultan HB X," katanya.

Menurut Priyo, skenarionya bisa saja JK-Bang Yos, JK-Hidayat Nurwahid atau JK-Sultan HB X. Kalau ternyata koalisi alternatif kalah pada putaran pertama. koalisi ini bisa menjadi penentu kemenangan pada putaran kedua.

"Dengan koalisi Golkar bersama partai tengah, bisa sebagai penentu kemenangan pada putaran kedua. Tapi ini masih sebatas sebagai ijtihad politik Golkar," kata kata Priyo.

Saat ini tokoh internal Golkar dari luar Jawa yang masih diunggulkan adalah Jusuf Kalla. "JK Memang tokoh unggulan. Tapi saya sendiri tak bisa menjamin JK juga akan terpilih dalam Rapimnas mendatang karena ada calon unggulan lainnya. Misalnya Sultan HB X. Karena itu untuk mengimbangi, Jusuf Kalla membutuhkan pasangan cawapres dari kalangan militer, seperti Bang Yos," katanya.

Namun demikian, Priyo menambahkan, Golkar akan mengumumkan Capres setelah Pemilu legislatif. Karena itu, tak benar tidak ada konvensi di internal Golkar. "Lho, kan ada Rapimnas yang menjaring capres-capres dari DPD-DPD. Seluruh delegasi itulah yang akan menentukan," katanya.(*)

COPYRIGHT © ANTARA

Masalah BLT Jadi Bahan Polemik

2009-03-29T22:45:00.001+07:00

Minggu, 29 Maret 2009 | 03:23 WIB

Jakarta, kompas - Masalah tragedi Situ Gintung, daftar pemilih tetap, dan bantuan langsung tunai menjadi bahan yang dilontarkan oleh para pemimpin partai politik yang berkampanye di depan massa di tempat terbuka di sejumlah daerah di Indonesia, Sabtu (28/3).

Masalah bantuan langsung tunai (BLT) kemarin menjadi bahan polemik seru antara Ketua Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang berkampanye di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, pada siang hari dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto di Lapangan KONI Sario Manado, Sulawesi Utara.

Prabowo mengkritik kebijakan pemberian BLT oleh pemerintah saat ini sebagai sekadar praktik bagi-bagi hadiah atau oleh-oleh yang sama sekali tidak diperlukan, apalagi menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

”Rakyat tidak perlu diberi hadiah seperti itu. Saya minta masyarakat jangan mudah tergoda,” ujar Prabowo.

Sementara Yudhoyono menyerukan agar para pemimpin partai politik tidak mengeluarkan pernyataan soal BLT yang membingungkan rakyat. ”Sayang sekali mereka tidak tahu dan akhirnya pernyataannya membingungkan rakyat,” ujarnya di depan massa. Ia didampingi Ny Ani Yudhoyono dan putranya, Edhi Baskoro.

Dalam kampanye ini Yudhoyono membawa para artis seperti Andra & The Backbone dan band The Changcuters. Selama kampanye itu pun puluhan wanita dan anak-anak lemas, bahkan ada beberapa yang pingsan.

Sementara Prabowo didampingi adiknya, Hashim Djojohadikusumo, serta sejumlah artis dangdut dan band Padi.

Kemarin Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, menyerukan daftar pemilih tetap (DPT) perlu dibersihkan. ”Kasus DPT Jawa Timur adalah pelajaran. Saya menyesalkan kasus itu belum diproses secara hukum dan belum dibuktikan di pengadilan. Akibatnya muncul lontaran-lontaran pernyataan yang meragukan DPT,” ujar Suryadharma.

Di Medan, Yudhoyono menegaskan, perkembangan isu DPT menjadi semakin aneh dan tidak sehat karena DPT kemudian diarahkan pada kecurigaan adanya kecurangan dari pemerintah atau lebih khusus lagi dirinya sebagai presiden.

Kemarin Yudhoyono juga menjelaskan dalam kampanye bahwa ia tidak meninggalkan tugasnya sebagai presiden. ”Contohnya, ketika bencana Situ Gintung terjadi, saya langsung break dari cuti kampanye dan menuju ke lokasi bencana,” kata Yudhoyono.

Dalam kampanyenya di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla memimpin massa mengheningkan cipta bagi korban bencana Situ Gintung, yang terjadi Jumat lalu di Ciputat, Tangerang Selatan.

Kampanye ini juga menggunakan panggung untuk pertunjukan band Dewa, grup vokal Dewi-dewi, dan 10.000 permainan angklung. Hadir dalam kampanye ini mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Dalam kampanye di lapangan parkir Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, kemarin, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto, antara lain, mengatakan harus ada yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam seperti di Situ Gintung.

Kemarin pimpinan partai yang berkampanye antara lain Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PKP Indonesia Meutia Hatta di Magelang, Dewan Penasihat Partai Golkar Aburizal Bakrie di Pontianak, anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Semarang, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Sutrisno Bachir di Yogyakarta. (LUK/GAL/MAM/DWA/WAD/ RWN/WER/HAR/ILO/EGI/ HAM/REK/WHY)

sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/29/03234695/masalah.blt.jadi.bahan.polemik

BAWASLU AKAN PLENO 93 PELANGGARAN PEMILU

2009-03-25T23:30:00.002+07:00

BAWASLU AKAN PLENO 93 PELANGGARAN PEMILU
sumber : http://www.depkominfo.go.id/2009/03/24/bawaslu-akan-pleno-93-pelanggaran-pemilu/
March 24, 2009, 11:44 pm

Jakarta 24/3/2009 (Kominfo Newsroom) - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sampai saat ini sudah mengantongi 93 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu dalam kampanye terbuka yang sudah berjalan delapan hari

“Dari 93 laporan, 30 di antaranya diduga melakukan tindakan pidana pemilu. Namun Bawaslu masih melakukan rapat pleno untuk memastikan adanya pelanggaran,” kata anggota Bawaslu, Wirdianingsi di kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan dari laporan dugaan pelanggaran itu meliputi pelibatan anak-anak dan pengunaan fasilitas negara atau mobil dinas dalam melakukan kegiatan kampanye.

Menurutnya Bawaslu sudah memerintahkan Panwaslu provinsi untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilu di wilayah masing-masing.

Laporan dari Panwaslu dan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pemilu akan direkap untuk ditindaklanjuti melalui rapat pleno seluruh anggota Bawaslu.

Dia menambahkan, untuk kasus Agung Laksono, karena yang melaporkan LSM Sigma Indonesia, dalam satu dua hari ini akan mengundang Sigma untuk menjelaskan pengaduan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPR itu.

“Kami akan meminta penjelasan dari pihak Sigma untuk memberikan keterangan seputar pernyataan Agung Laksono,” kata Widia.

Sementara itu, Selasa (24/3) Bawaslu melakukan pemanggilan Caleg Agung Laksono, Partai Demokrat dan PKB yang berdasarkan laporan pengawas dan masyarakat diduga melakukan pelanggaran dalam kegiatan kampanye mereka. (T.Yr/ysoel)

Forum komentar ditutup
PUSAT DATA DEPKOMINFO - DEPART

PERPU No. 1 Tahun 2009

2009-03-17T15:43:00.003+07:00

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan
peraturan perundang-undangan mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga ketidaksempurnaan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional dapat
mengakibatkan sebagian pemilih tidak dapat menggunakan hak memilihnya;
c. bahwa untuk memberikan kepastian tidak terjadinya kehilangan suara pemilih, perlu pengaturan pemberian tanda lebih dari satu kali pada surat suara dinyatakan sebagai
suara yang sah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk mengatasi timbulnya kegentingan yang diakibatkan permasalahan
dalam penyelenggaraan pemilihan umum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47
(1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.
(2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
(3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.
(4) Dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap tetapi belum tercantum dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional dan/atau terdapat kelebihan jumlah pemilih dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional, KPU melakukan perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional sebanyak 1 (satu) kali.

2. Ketentuan Pasal 176 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176
(1) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(1a) Dalam hal KPPS pada saat melakukan penghitungan suara menemukan pemberian tanda lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan/atau kolom nomor calon dan/atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang sama dan dalam partai politik yang sama, suara tersebut dinyatakan sah dan dihitung satu suara.

(2) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. pemberian tanda satu kali pada kolom foto salah satu calon anggota DPD.

(2a) Dalam hal KPPS pada saat melakukan penghitungan suara menemukan pemberian tanda satu kali atau lebih pada nomor urut dan/atau kolom foto dan/atau nama calon anggota DPD yang sama, suara tersebut dinyatakan sah dan dihitung satu suara.

(3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 41
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengatasi permasalahan penyelenggaraan pemilu terkait
dengan ketidaksempurnaan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional
dan pemberian tanda lebih dari satu kali yang belum diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, diperlukan adanya pengaturan mengenai masalah tersebut
agar tidak terjadi kekosongan hukum.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan yang
sangat mendesak dan untuk mengatasi terjadinya kegentingan yang
memaksa akibat kekosongan hukum, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4986

Contoh surat Suara

2009-03-17T15:17:00.001+07:00

BDV-619247-BDV

2009-03-01T12:40:00.002+07:00

BDV-619247-BDV

MK Putuskan Penetapan Caleg dengan Suara Terbanyak

2008-12-23T19:37:00.004+07:00

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.

"Menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10/2008 maka permohonan pemohon dikabulkan," ujar ketua majelis hakim (MK) Mahfud MD dalam membacakan putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2008).

Menurut Mahfud, pelaksanaan putusan MK tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena pihak terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyatakan siap melaksanakan putusan MK.

"Jika memang harus menetapkan anggota legislatif bedasarkan suara terbanyak," katanya.

Mahfud menambahkan, walau tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

"KPU beserta jajarannya dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan putusan MK dalam perkara ini," tuturnya.

Dalam permohonannya, Muhammad Sholeh, meminta pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Namun MK hanya mengabulkan permohonan pemohon pasal 214 huruf a, b, c, d, e sedangkan pasal 55 ditolak oleh MK. Uji Materi ini diajukan oleh Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima Satria.
(did/gah)

sumber http://www.detiknews.com/read/2008/12/23/182833/1058577/10/mk-putuskan-penetapan-caleg-dengan-suara-terbanyak

-------------------

Strategi meraih 30 % suara DPR (2)

2008-08-18T14:42:00.003+07:00

Meski pemungutan suara pemilihan anggota legislatif pada bulan april 2009, suasana panas sudah terasa sejak awal tahun 2008. Panasnya suhu politik belum terasa oleh masyarakat luas. Tapi, bisa dipastikan suhu politik di internal partai hampir mencapai 100 derajat. Lobi politik akan terus menghangat di internal partai untuk mendapatkan nomor jadi dan daerah pemilihan.

Kondisi internal partai dapat dikelompokkan menjadi 4 :
1. Partai lama yang mempunyai dukungan massa kuat yang menggunakan model nomor urut seperti ketentuan UU
2. Partai lama yang mempunyai dukungan massa kuat yang menggunakan model suara terbanyak seprti PAN, Golkar.
3. Partai baru

Partai baru dipastikan akan menggunakan model nomor urut dimana jika tidak ada calon anggota legislatif yang memenuhi bpp maka nomor urut terkecil (1, 2, 3) yang akan terpilih. pilihan model demikian akan lebih aman untuk konsolidasi dan menghindari perpecahan. Partai Baru akan mengusung kader-kader utamanya menjadi pilihan.

sebagai partai baru konflik internal masih relatif kecil. semangat kebersamaan menjadi pilihan utama dan pertama. kekecewaan pasti ada.
Kondisi internal partai baru akan memanfaatkan kelemahan dan konflik yang timbul dalam tubuh partai lama

Hal berbeda dirasa pada parta besar yang sudah ada. geseskan antar calon akan terus berjalan hingga november 2008.

proses yang terjadi di internal partai mempunyai pengaruh besar dalam pemilu 2009.

pemenangnya adalah calon yang mempunyai strategi matang. bukan lagi partai. Partai akan mendukung keberadaan calon.

Calon legislator harus menyusun strategi yang matang untuk meraih 30 % suara. 30 % bukan angka yang tinggi jika dilakukan dengan strategi khusus.

Issu Putra daerah bukan modal utama. kekuatan dukungan adalah faktor penentu.

Strategi yang harus di miliki oleh calon anggota DPR adalah sebagai berikut:

1.
2,

Untuk konsultasi strategi pemenangan hubungi : pemilu.indonesia@yahoo.com

-------------------

Dicari Legislator Berkarakter

2008-08-18T13:13:00.000+07:00

Oleh Bachtiar Aly

Masa kampanye pun telah dua minggu berlalu. Sebagian masyarakat keheranan karena ternyata kampanye tidak “semeriah” dulu. Mereka tahunya kampanye adalah ajang dangdutan dan hura-hura.

Sebagian lain acuh tak acuh dengan yang disampaikan. Sementara para pengamat sibuk berteriak tentang kekecewaannya atas ketidakmampuan partai politik (parpol) mengemas kampanye yang cerdas. Format kampanye berdasarkan UU No 10 Tahun 2008 sudah cukup menjelaskan bahwa kampanye Pemilu 2009 lebih memberi aksentuasi pada kampanye yang bersifat dialogis dengan khalayak yang terbatas, tapi dapat dilakukan berkali-kali.

Hadirnya 34 parpol lama dan baru telah menyemarakkan arena demokrasi kita. Harapan mempertunjukkan pertarungan yang sportif pun dibebankan di pundak mereka.Masyarakat tidak ingin parpol sikut-sikutan, apalagi membantai lawan politiknya dengan kampanye negatif.

Bagi pers yang meliput tentu harus jeli dan cerdik sehingga peliputannya jangan sampai menjadi alat politik kelompok tertentu yang dengan tangan pers melakukan pembunuhan karakter (character assassination). Di pihak lain pers tak dapat disalahkan apabila ia memberitakan ke publik tentang cela seorang tokoh yang tidak memiliki karakter terpuji.

Ajang Para Caleg

Kampanye pun bukan hanya gawean parpol. Calon anggota legislatif (caleg) mulai sibuk kasak-kusuk agar sukses dicoret (dulu dicoblos).Mereka menawarkan dirinya kepada masyarakat sebagai pemimpin yang dapat membawa suara mereka ke Senayan. Para caleg ini harus sadar benar bahwa seorang anggota legislatif–– posisi yang mereka impikan––adalah pemimpin.

Dia diharapkan memiliki integritas dan kompetensi. Dia adalah sosok yang patut menjadi teladan. Memiliki moral terpuji, sangat peka terhadap aspirasi rakyat, dan sepak terjangnya tidak grusa-grusu, tapi bersandarkan pada etika. Hari-hari ini petinggi parpol kita disibukkan dengan penentuan caleg.

Tiap parpol punya kriteria dan standar dalam memilih calon.Faktor loyalitas, kesetiaan, disiplin, tidak tercela, dan segudang prasyarat lain diberlakukan tidak lain untuk dapat menggaet calon yang paling ideal dan realistik. Menjadi calon legislatif periode ini tak mudah.

Begitu seseorang terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan dikejar media dan diprotes masyarakat serta diincar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beban moralnya sungguh berat dan yang menderita adalah keluarga. Bahwa di negeri kita menghormati asas praduga tidak bersalah elok-elok saja.

Namun kalau sempat terlansir sang tokoh kecipratan dana siluman, wah repot juga menepisnya. Namun ini menjadi sarana pengingat juga bagi para caleg agar tak menyelewengkan kekuasaannya. Lagipula mereka tak perlu takut karena pers harus selalu menghormati asas praduga tidak bersalah.

Pers selalu didorong untuk tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat Kalau caleg kita sosok yang bersih, berintegritas, dan berkarakter, silakan melenggang terus dengan aman menghadang deburan ombak, berkeringat diterpa mentari, dan bersyahdu dengan sentuhan rembulan.

Anda sosok terpilih, jadilah pribadi yang memegang amanah. Berkarakter kata kuncinya. Bung Hattta sempat berujar,“ Seorang politikus itu harus punya karakter. Kalau tidak punya karakter berarti tidak punya pendirian.” (Pribadi Manusia Hatta,Seri Orang Besar Jiwa Besar,2002).

Bagi parpol baru tentu memerlukan kecermatan dalam menentukan figur caleg.Mengapa? Karena mitra atau pesaingnya parpol yang telah berjibaku pada pemilu sebelumnya tentu lebih berpengalaman dan relatif memiliki stok sumber daya manusia (SDM) yang telah punya jam terbang.

Namun, jangan risau, caleg parpol baru tentu mulai dengan spirit baru, visi, dan konsep baru. Masih segar bugar, belum terkontaminasi oleh angin puting beliung, bak kita menikmati roti fresh from the oven. Masalahnya harus memiliki kepercayaan diri untuk nantinya bertatap muka dengan calon khalayak pemilih pada acara kampanye yang bersifat dialogis.

Anda perlu menguasai materi diskusi dengan baik. Jangan anggap enteng. Masyarakat kita banyak yang sudah pandai dan kritis. Kita pun boleh bersyukur bahwa ini juga bagian dari keberhasilan pembangunan kita. Warga memiliki akses untuk menikmati berbagai fasilitas dan informasi.

Mungkin untuk mengantisipasi bola liar boleh pula caleg kita didampingi oleh staf ahli.Kalau kesulitan dana jangan pula berkecil hati, tawarkan saja kepada para ahli secara sukarela agar mereka ikut meramaikan kampanye dialogis. Percayalah, masih banyak orang Indonesia yang idealis. Jauh dari sikap matre, rakus materi. Para ahli ini akan membantu Anda. Namun Anda pun harus bekerja keras, jangan tak bergairah, berleha-leha belaka.

Persaingan yang Elegan

Dalam berbagai dialog dan diskusi perlu dibuat aturan main yang elegan. Jangan pula forum tersebut tempat sumpah serapah, carut-marut, dan tuding-menuding. Forum kampanye tentu akan mengupas tuntas permasalahan yang dibincangkan. Di sana akan terlihat apakah caleg ini sanggup berargumentasi dengan logis jauh dari sikap emosional. Jangan terpancing untuk marah-marah.

Caleg harus berjiwa besar dan sanggup menjadi pendengar yang baik. Kiatnya adalah teguh dalam pendirian,lincah dalam pendekatan. Perlu diingat, kritik jurnalis kawakan Mochtar Lubis yang sempat heboh dan menjadi polemik setelah berceramah di Taman Ismail Marzuki (6/4/77) dengan tajuk “Manusia Indonesia”.

Dia menengarai,”Manusia Indonesia punya watak yang lemah. Karakter kurang kuat.Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Dia mudah, apalagi jika dipaksa dan demi untuk ‘survive’, bersedia mengubah pendiriannya.”

Amatan ini tentu berguna bagi caleg kita dari parpol mana pun.Jangan mudah tergiur dengan godaan dunia.Jaga reputasi Anda, jangan kecewakan pemilih dan konstituen Anda. Bukankah kita juga dibekali nasihat nenek moyang: sekali lancung ke ujian,seumur hidup orang tak percaya? Begitu pun nobody is perfect. Harus terus belajar dan jangan mengulang kesalahan.

Pemilu kali ini kita harapkan akan berjalan aman dan damai, jauh dari kecurangan dan kekerasan. Syukurlah kita tidak menjadi seperti negara Taiwan yang menurut Prof Liao Da Chi dari Universitas Sun Yat-sen menghalalkan segala cara yang tidak demokratis untuk menjatuhkan seorang pemimpin atau seperti di Thailand yang menggunakan intervensi militer (Newsweek,14/7/08).

Masyarakat kita sudah sangat letih menyaksikan bentrok fisik yang menjadi perbuatan sia-sia.Kampanye dialogis yang terbatas salah satu cara mengantisipasi keributan itu. Pengerahan massa memang dibatasi. Masyarakat kita dengan format kampanye dialogis akan semakin lebih dewasa.

Mereka diajak untuk berdiskusi dengan berargumentasi sembari saling menghormati. Karena sesungguhnya ujung dari perjalanan kampanye ini kita akan sampai pada pilihan wakil-wakil rakyat yang mumpuni dan selalu setia dengan janjinya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Bolehlah kita becermin pada ungkapan penyair Kahlil Gibran tentang manusia kemarin dan manusia hari esok.”Apakah kamu adalah seorang politisi yang berkata pada dirinya sendiri: aku akan menggunakan negaraku untuk keuntungan diriku sendiri? Jika demikian, kamu hanyalah sebuah duri yang hidup dalam daging orang lain.

Atau kamu adalah seorang patriot yang setia, yang membisiki telinga jiwanya sendiri: aku mencintai negaraku dan melayaninya. Aku mencoba menjadi seorang pelayan yang baik. Jika demikian, kamu adalah sebuah oasis di padang gersang yang siap melepaskan dahaga bagi para musafir.” Kalau demikian halnya, akankah kita menemukan calon legislatif berkarakter seperti itu? Semoga.

Prof. Bachtiar Aly, Pakar Komunikasi Politik. (Koran Sindo)

Strategi meraih 30 % suara DPR (1)

2008-08-17T11:43:00.005+07:00

AMPI Usulkan Empat Nama Capres 2009

2008-07-28T19:16:00.000+07:00

Sumber: media Indonesia
Minggu, 27 Juli 2008 16:58 WIB

JAKARTA--MI: Rapat Pimpinan Paripurna III Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) merekomendasikan empat nama kader terbaik Partai Golkar untuk dipertimbangkan sebagai calon pemimpin bangsa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

"Empat nama tersebut, HM Jusuf Kalla, HR Agung Laksono, Surya Paloh, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X," kata Ketua Panitian Rapim Paripurna III AMPI Bambang
Soesatyo di Jakarta, Minggu (27/7).

Menurut Bambang, Rapim Paripurna tersebut diikuti 300 peserta dan delegasi Dewan Pimpinan Daerah AMPI seluruh Indonesia. Selain merekomendasikan empat nama tersebut AMPI juga menegaskan akan menjaga keutuhan duet SBY-JK hingga massa akhir jabatan.

Sementara itu, dalam rekomendasi lainnya, AMPI menyatakan mendukung sistem pencalonan legistatif internal partai berdasarkan suara terbanyak. "Rekomendasi lainnya AMPI, mendukung rencana Partai Golkar untuk menempatkan 60% wajah baru di legislatif di semua tingkatan dari generasi muda," katanya.

Selain itu, AMPI juga bertekad memenangkan hati rakyat untuk pemenangan pemilu 2009 dengan membangun posko-posko simpatik di setiap desa sebagai bentuk kerja nyata membantu rakyat dengan kegiatan sosial, kesehatan dan pendidikan gratis. (Ant/OL-01)

TAHAPAN PEMILU 2009

2008-05-12T11:51:00.001+07:00

TAHAPAN PEMILU 2009

I. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

5 April 2008, Penyerahan DP4 dari pemerintah ke KPU.

6 April-6 Juli 2008, pemutakhiran data.

7 Juli-7 Agustus 2008, penyusunan dan pengesahan DPS.

11-30September 2008, penyusunan danpenetapan DPT.

7-20 Oktober 2008, rakapitulasijumlah pemilih secara nasional.

II. Pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu.

· Parpol

7 April-12 Mei 2008, pendaftaran parpol.

3 Juli 2008, penetapan parpol peserta pemilu.

4 Juli 2008, penetapan nomor urut.

5 Juli 2008, pengumuman parpol dan nomor urut peserta pemilu.

· DPD

2-15 Juni 2008, pendaftaran calon.

14-20 September 2008, penyusunan dan penetapan daftar calon tetap.

III. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

14 Mei-5 Juni 2008, penyusunan dan penetapan alokasi kursi.

6-12 Juni 2008, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

IV. Pencalonan anggota DPR dan DPRD.

5 Agustus-3 Oktober 2008, pencalonan.

9-26 Oktober 2008, penyusunan dan penetapan DCT

27 Oktober 2008, pengumuman DCT

V. Kampanye.

2 Januari-28 Februari 2009, persiapan kampanye.

11 Maret-1 April 2009, kampanye.

2 April-4 April 2009, masa tenang.

VI. Pemungutan suara pada 5 April 2009 dan penghitungan suara yang diakhiri penerimaan rekapitulasi jumlah suara pemilu di KPU pada 15-20 April 2009.

VII. Penetapan hasil pemilu 21-30 April 2009.

VIII. Perselisihan hasil pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan gugatan ke MK pada 8-10 Mei 2009.

IX. Penetapan dan pengumuman calon terpilih.

13-14 Mei 2009, anggota DPRD kabupaten/kota.

15-16 Mei 2009, anggota DPRD provinsi.

17-20 Mei 2009, anggota DPR dan DPD.

X. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/kota pada Juli 2009, DPRD provinsi pada Agustus 2009, serta DPR dan DPD pada 1 Oktober 2009.
Tahapan Pemilu 2009

TAHAPAN PEMILU 2009

I. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

5 April 2008, Penyerahan DP4 dari pemerintah ke KPU.

6 April-6 Juli 2008, pemutakhiran data.

7 Juli-7 Agustus 2008, penyusunan dan pengesahan DPS.

11-30September 2008, penyusunan danpenetapan DPT.

7-20 Oktober 2008, rakapitulasijumlah pemilih secara nasional.

II. Pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu.

· Parpol

7 April-12 Mei 2008, pendaftaran parpol.

3 Juli 2008, penetapan parpol peserta pemilu.

4 Juli 2008, penetapan nomor urut.

5 Juli 2008, pengumuman parpol dan nomor urut peserta pemilu.

· DPD

2-15 Juni 2008, pendaftaran calon.

14-20 September 2008, penyusunan dan penetapan daftar calon tetap.

III. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

14 Mei-5 Juni 2008, penyusunan dan penetapan alokasi kursi.

6-12 Juni 2008, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

IV. Pencalonan anggota DPR dan DPRD.

5 Agustus-3 Oktober 2008, pencalonan.

9-26 Oktober 2008, penyusunan dan penetapan DCT

27 Oktober 2008, pengumuman DCT

V. Kampanye.

2 Januari-28 Februari 2009, persiapan kampanye.

11 Maret-1 April 2009, kampanye.

2 April-4 April 2009, masa tenang.

VI. Pemungutan suara pada 5 April 2009 dan penghitungan suara yang diakhiri penerimaan rekapitulasi jumlah suara pemilu di KPU pada 15-20 April 2009.

VII. Penetapan hasil pemilu 21-30 April 2009.

VIII. Perselisihan hasil pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan gugatan ke MK pada 8-10 Mei 2009.

IX. Penetapan dan pengumuman calon terpilih.

13-14 Mei 2009, anggota DPRD kabupaten/kota.

15-16 Mei 2009, anggota DPRD provinsi.

17-20 Mei 2009, anggota DPR dan DPD.

X. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/kota pada Juli 2009, DPRD provinsi pada Agustus 2009, serta DPR dan DPD pada 1 Oktober 2009.

PMB Capreskan Sri Sultan dan Din Syamsudin

2008-03-03T20:23:00.001+07:00

29/01/08 18:13
http://www.antara.co.id/arc/2008/1/29/pmb-capreskan-sri-sultan-dan-din-syamsudin/

Surabaya (ANTARA News) - Pimpinan Pusat (PP) Partai Matahari Bangsa (PMB) mencalonkan 13 nama menjadi calon presiden alternatif, di antaranya Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof DR HM Din Syamsudin MA.

"Capres alternatif lainnya, Mensesneg Hatta Radjasa, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan Gubenur DKI Jakarta Sutiyoso, Ketua Umum PP PMB Imam Addaruqutni, dan kader PAN Jeffrie Giovanie," kata Ketua PP PMB, Syaiful Hidayat Kepada ANTARA News di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, ke-13 nama itu akan dikerucutkan kembali dalam Rakornas III PMB di Jakarta pada pertengahan 2008 dengan target mencari figur-figur muda calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan.

"Kami percaya kemampuan Imam Addaruqutni sebagai tokoh muda, apalagi pengurus PP PMB muncul dari kalangan anak muda," kata alumni Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI) itu.

Dalam menghadapi Pemilu 2009, PMB sudah siap verifikasi, mengingat sudah 80 persen pengurus kabupaten/kota telah terbentuk, serta pengurus daerah sudah terbentuk di 33 provinsi.

"Maret 2008, kami siap melakukan verifikasi internal untuk menghadapi Pemilu 2009, sehingga PMB tinggal menaikkan figur-figur muda sebagai calon presiden dari PMB, terutama nama Imam Addaruqutni," kata mantan aktifis PII itu. (*)

Akbar Tandjung Masih Berminat Ikut Pilpres 2009

2008-03-03T20:23:00.000+07:00

26/01/08 18:24
http://www.antara.co.id/arc/2008/1/26/akbar-tandjung-masih-berminat-ikut-pilpres-2008/

Ambon (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung masih berminat
mengikuti Pilpres 2009 dengan syarat Partai Golkar melakukan konvensi.

"Sekiranya Partai Golkar melaksanakan konvensi, maka saya pasti siap mengikuti Pilpres 2009 karena merasa terpanggil untuk membangun bangsa dan negara tercinta RI," katanya ketika dikonfirmasi ANTARA News, di Ambon, Sabtu.

Akbar yang juga mantan Ketua DPR RI berada di Kota Ambon dalam rangka menghadiri pelantikkan pengurus Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Maluku, menjamin berbagai pengalaman di "panggung politik" dan Legislatif merupakan "modal" untuk memimpin Bangsa Indonesia sekiranya mengikuti Pilpres 2009 dan terpilih sebagai Presiden.

"Rasanya tidak perlu `sesumbar`. Tapi, semuanya `kan sudah tahu kapasitas Akbar Tandjung. Jadi, sekiranya Partai Golkar melakukan konvensi, maka pasti saya ikuti Pilpres 2009," katanya.

Namun Akbar menyerahkan sepenuhnya keputusan pelaksanaan konvensi atau tidak itu kepada DPP Partai Golkar.

"Partai Golkar masih diterima rakyat Indonesia sebagai pemimpin karena terbukti kadernya mampu mengatasi berbagai permasalahan di negara tercinta ini. Tinggal persoalan menuju Pilpres 2009 ini dilakukan konvensi - koalisi atau terobosan lainnya," katanya. (*)

Yusril Nyatakan Kesiapannya Dicalonkan Sebagai Presiden

2008-03-03T20:21:00.000+07:00

10/01/08 12:49
http://wwww.antara.co.id

Mataram (ANTARA News) - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kesiapannya dicalonkan oleh Partai Bintang Bulan sebagai calon presiden dan mengikuti Pemilihan Presiden 2009.

"Insya Allah, kita laksanakan (amanat) dan kita meminta dukungan masyarakat terhadap Partai Bintang Bulan (partai penerus Partai Bulan Bintang)," katanya, setelah acara Milad Nasional ke-II, di Mataram, Kamis; yang dihadiri puluhan ribu simpatisan dan pendukung Partai Bintang Bulan.

Yusril mengatakan untuk dapat mencalonkan seseorang menjadi calon presiden, maka Partai Bintang Bulan harus kuat dan didukung masyarakat.

"Untuk mancalonkan seseorang menjadi calon presiden, ada persyaratan yang harus dipenuhi," ujarnya.

Ditanya lebih lanjut mengenai bentuk kesiapannya, Yusril menjelaskan memiliki cukup pengalaman dalam menangani masalah rumit yang dihadapi bangsa. Pengalaman ini menjadi bekal untuk dapat memimpin bangsa Indonesia.

"Saya cukup lama menangani masalah-masalah rumit bangsa ini. Kalau sekiranya mendapat izin dari Allah dan mendapat dukungan masyarakat, maka saya siap maju," kata mantan Mensesneg itu.

Sementara itu, dalam pidatonya saat acara Milad Nasional Partai Bintang Bulan, Yusril meminta dukungan masyarakat terutama masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk partai ini yang didirikan dan disiapkan untuk dapat mengikuti Pemilu 2009.

"Partai Bintang Bulan didirikan untuk mambawa aspirasi rakyat. Untuk menyongsong Pemilu 2009, kita mengambil langkah baru sehingga dapat mencapai kemenangan," katanya di hadapan sekitar 50 ribu orang di lapangan olah raga Mataram.

Partai Bintang Bulan telah mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk diverifikasi.

Partai yang diketuai Hamdan Zoelva ini memiliki pengurus di 33 provinsi di Indonesia dan pengurus di 410 kabupaten/kota. Selain itu juga pengurus di 2.490 kecamatan di seluruh tanah air .

Dari sisi infrastruktur, pengurus Partai Bintang Bulan menyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2009.

"Saya harapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk Partai Bintang Bulan," katanya, dalam acara Milad Nasional yang juga dihadiri dewan pendiri Partai Bintang Bulan, Sahar L. Hassan, Ketua Umum Hamdan Zoelva serta pengurus dewan pimpinan wilayah maupun cabang. (*)

DAFTAR parpoL bARU

2007-12-31T18:30:00.000+07:00

DAFTAR NAMA SEMENTARA PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PENDIRIAN PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2004 dan 2007

SUMBER ; http://partai.info
Data s/d tanggal : 13 Sep. 2007

1. PARTAI GENERASI
K : WALI YUNUS, SR
S : H.JUMALA
B : belum tercantum dalam susunan pengurus.
Jl. Kayumanis Raya No. 6 Condet - Balekambang Jakarta Timur 13530
Telp.80871873 Fax.80871873

2. PARTAI INDONESIA MUDA BANGKIT
K : Ir. MOHAMAD DJATI AJIS
S : DARONO PROJO SOETIKSNO, SE
B : Ir. PUNGKI PURNOMO SLAMET M. ENG
MENARA SUPRA, Lantai 8 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 76 Slipi Jakarta Barat.11411
Telp. (021)35666028 Fax. (021)53666030

3. PARTAI INDONESIA MAJU
K : Prof.DR.KH. NURULLAH MARZUKI, Phd
S : H. JUMALA
B : H. ASNAWI AZIS
JL. Satria Raya No. 88 Pulo Gadung Jakarta Timur,
TELP. (021) 4713180,4896949, FAX (021)4786616

4. PARTAI NUSANTARA INDONESIA
K : IIM SARKIM, MSc
S : MOHAMMAD GOLAM ADITIA
B : Ir. NUR CHOLIS
Jl. Tanah Abang I No.12 Jakarta Pusat Telp. / Fax : (021) 3860587
Sekretariat : Jl. Abdul Muis No. 68 Telp. (021) 3505046
Pindah alamat :
Jl. Andong Raya No. 1 RT5/RW 7 Kelurahan Kotabambu Selatan, Kec Palmerah
Jakarta Barat, Telp. 021-5689136

5. PARTAI ISLAM PERSATUAN
K : Prof.Dr. KH. JAILANI SITOHANG, SH
S : Drs. H.J. HAMZAH
B : DASRIL SYAMSUDIN
Jalan Duyung III / IIA Rawamangun Jakarta Timur 13220
Telp. 021-47869642, HP. 081317688306

6. PARTAI SOLIDARITAS BURUH
K : SAMUEL EJ MINTJE, M.MIN
S : Drg. DIAH INDRIASTUTI, Sp. RKG
B : JOHN SUKANTO SIDAURUK, SH
Jalan Manggarai Selatan VIII No. 181 C Manggarai , Jakarta Selatan
Telp. 021-70382213, 9178192, Fax 021-9178192

7. PARTAI BURUH
K : DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH. MA
S : SONNY PUDJISASONO, SH. MM
B : SYAIFUL ANWAR '
Jl. Tanah Tinggi II No.44 B Kec. Johar Baru Jakarta Pusat,
Telp. 021- 42802561, Fax 021- 4280257

8. PARTAI REPUBLIKU
K : LAKSDYA TNI Purn WAHYU SASONGKO, S.Sos, MM
S : DR. TONY P. TAMBUNAN, SE, MBA
B : Ir. WIDOYOKO HEKSANTO
Jl. Letjen Suprapto No. 38, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4288 3860, Fax. (021) 4288 3861

9. PARTAI MURBA INDONESIA
K : Drs. H. KUSRIN, SH. MA
S : Ir. MATHIAS J LADO
B : SRI WIDODO SUROSO
Jalan Condet Raya No. 101 Kel. Bale Kambang RT. 06/02 Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
Telp.8002285, 87706921, HP. 081513887840

10. PNI MASSA MARHAEN
K : MOH GEMPAR SOEKARNOPUTRA, SH
S : Drs. WING ISKANDAR
B : REAPELT AHARISTIAN KAIRUPAN
Jl. Menteng No. 1 E Kelurahan Jagakarsa Lenteng Agung Jakarta Selatan- 16210
Telp. 021- 78886178

11. PNI MARHAEN
K :ANDI BASO AMIR, MBA
S : DAVID PESTAMEN NAPITUPULU
B : REAPELA KAIRUPAN
Jl. Kalisari, Caraka Buana II No. 6 Cijantung IV Jakarta Timur
Telp/ Fax : 021-8711142

12. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL
K : BRIGJEN (PURN) TARIDA HASAHATAN SINAMBELA
S : ANTON ODJAK SIHOTANG
B : DOKTOR SIHAR SITORUS
Jl. Pahlawan Revolusi No. 147 Pondok Bambu, Jakarta Timur
Tel. 86600230- 86600284

13. PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL
K : HARSONO BADAI SAMODRA
S : DRS. ACHMAD HAFIED
B : ENDANG ASTUTIK, SE
Jl. Lenteng Agung RayaNo-41B Jakarta Selatan 12610
Telp(021)78888161Fax(021)78888337

14. PARTAI BELA NEGARA
K : EDDY HARTAWAN SISWONO
S : HERMANSYAH M. NOOR
B : HENGKY WIJAYA
Jl. Raya Pintu Air Raya No28A Jakarta Pusat
Tlp.(021)3504247Fax.(021)3810548

15. PARTAI KRISTEN DEMOKRAT
K : MICHAEL H LUMANAUW
S : SONNY WUISAN
B : ROBERT ROLLIES PURBA
Jl. Letjen. Soeprapto No. 100 Jakarta Pusat
Telp.(021)4262119

16. PARTAI ORDE BARU
K : Drs. H. ZAUFI LUBIS
S : Mhd. DEDE HERDIANSYAH Nst, SH
B : JAMILAH
Jl. Perdatam Raya No. 54 C Jakarta 12770
Telp. 7943075 Fax. 7943236

17. PARTAI SATRIA PININGIT
K : DR. ACHMAD SAEFUDINNUR
S : Prof. DR. HARYONO, MBA
B : H. ASEP CHAERUDIN
Jl. Buncit Raya Ujung No. 1A Ragunan Jakarta Selatan
Tlp.(62-21)7807647, 78841533, Fax.(62-21)78832290

18. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
K : H. ROY BB JANIS, SH, MH
S : KRHT. H. DIDI SUPRIYANTO, SH
B : TJIANDRA WIDJAJA
Jl. Sisingamangarja No. 21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120,
Tlp.(62-21)7264705, 7253151, 7208J Fax.(62-21)7208374, 7262867

19. PARTAI BINTANG BULAN
K : HAMDAN ZOELVA, SH, MH
S : YASIN ARDHY, SH
B : NOOR MUHAMMAD, SE
Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 18 Jakarta Selatan
Tlp.(021)79180734 Fax. (021)79180765

20. PARTAI KRISTIANI INDONESIA
K : PADMONO SASTROKASMOJO, S.Th
S : MALKAN BOUW, SH
B : WAHAB WAHYUDI
Komplek Sinar Kasih Rt.001/002 Blok A Jalan Agape No. 19 Jatimakmur Pondok Cede
Telp.(021)8460986Fax.(021)4206553

21. PARTAI NASIONAL
K : DAVID PESTAMAN NAPITUPULU
S : JAK TUMEWAN, SE
B : ANDI ASLINA
Patra Office Tower 15th Floor, Suite 150B, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950
Telp. 62-21.70043119 Fax. 62-21.52906871

22. PARTAI DAMAI SEJAHTERA INDONESIA
K : GIDEON MAMAHIT, SH
S : HERMANUS B GINTING
B : ARTHABAN ARIANTO
Jl. Pondok Kelapa LA Blok A.3/24 RT.001/04 Kel. Pondc Kelapa Duren Sawit - Jakarta Timur

23. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
K : Drs. JOES PRANANTO
Wakil Sek : Ir. H. ENDANG SULISTYORINI
B : HENDRA JUSTIAN, MBA
Jl. Letjen Soeprapto No. 22 - G Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp.(021)42803281 Fax. (021) 4200838

24. PARTAI PEMBAHARUAN DAMAI SEJAHTERA
K : VICTOR E. SAERANG
S : BAMBANG GINTING, SH
B : LUKAS WAHYU UTOMO
Jl. Tole Iskandar Raya, Ruko Sukmajaya No. 11 Depok II Tengah, Kota Depok 16412
TeIp.(+6221)77829276Fax.(+6221)77829277

25. PARTAI RAKYAT MERDEKA
K : H. ABD. AZIS HALID, SE, MM
S : HASANNUDIN M. KHOLIL, SIP
B : HJ. DIANA DEWI, SE
Jl. Mampang Prapatan XII No. 6 Jakarta Selatan 12790
Telp./Fax. (021)7991439

26. PARTAI DEMOKRAT SEJAHTERA
K : HENDRIK AJOB RURU
S : JERNIHMAN GULO
B : SJANE DUMALANG
Jl. H. Kamang No. 28 Pondok Labu Cilandak - Jakarta Selatan
Telp./Fax. (021)

27. PARTAI KEMERDEKAAN RAKYAT
K : ALMA SHEPARD SUPIT
S : BAMBANG SUSANTO
B : MICHAEL TJAHJADI
1. Jl. Gajah Mada No. 153 (Lt II) Jakarta Barat
2. Jl. Pilin No. 5 R Jembatan Dua Jakarta Utara
Telp. (021) 68642428, 6612288, Fax (021) 6616317

28. PARTAI KARANG BAJA SEJAHTERA
K : ANTORI DASIHAN SH.,MH
S : SURYANSYAH
B : FREDDIANSYAH HARAHAP
JL. Masjid Al-Khairot No. 02. Rt.16 Rw.03 Batu Ampar III Kelurahan Batu Ampar. Kecamatan Kramat Jati-Jakarta Timur .
Tlp./ Fax : (021) 9234697, Email : Karang baja sejahtera@yahoo.com

29. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA
K : H. BUDIYANTO DARMASTONO, SE
S : Drs. ROY H. RITONGA, S.Th
B : ZAKARIANI SANTOSO
JL. Slamet Riyadi Raya No. 19 Matraman, Jakarta Timur
Telp. (021) 8513890, 8512690, 8512686, Fax (021) 8512686

30. PARTAI KEDAULATAN
K : H. IBRAHIM BASRAH, SH
S : SHIRATO SYAFEI
B : MALIK ABDUL KADIR, MM
JL. Cempaka Raya No. 1 Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4209032; Fax. (021) 4209032

31. PARTAI KARYA PELITA SOEHARTO
K : PANDARA HR
S : SALADIN PADANTA RANGKUTI
B : MURSIN
Bekasi Regensi II, Jl. Cermai V No. 9, Cibitung- Bekasi
Telp/HP : 081585456095, 08161633235

32. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
K : DRS. H. CHOIRUL ANAM
S : H. IDHAM CHOLIED
B : RIDWAN ZAI
Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 31923717, Fax (021) 3905686

33. PARTAI KEBANGSAAN
K : DR. KRH. SUPRAYITNO K. MBA
S : JAK T.W. TUMEWAN, SE
B : SRI SULARTINI, SE., Ak
Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950
Phone: 62-21-70043119, Fax : 62-21-52906871, Hp: 081806561426/ 08159549409
E-Mail : kebangsaan@telkom.net

34. PARTAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
K : RMH. HEROE SYSWANTO Ns. (Sys Ns)
Wakil Sekjen : BUDI SANTOSO
B : DODI PREMADI
Jl. Cipaku V No. 15 Rt. 006 Rw. 005, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan
Telp. (021) 70 993 187, Fax : (021) 70 233 187
E-mail : dpp@partainkri.or.id
www.partainkri.or.id

35. PARTAI PERHIMPUNAN KEBANGSAAN Berubah nama menjadi PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
K : JEND TNI (PURN) H. WIRANTO, SH
S : H. YUS USMAN SUMANEGARA, SE.,MBA.
B : BAMBANG SUJAGAD, SE.,MM
Jl. Proklamasi No : 69 Menteng Jakarta Pusat
Telpon / Fax : 021-3921785 – Fax 021-3921790

Permohonan perubahan nama Tgl. 7 Desember 2006 No. 64/Sek-DPP/P4/PK/XII-06
Berubah Alamat :
Jl. P Diponegoro No. 1 Kel Menteng , Kec Menteng, Jakarta Pusat

36. PARTAI INDONESIA MADANI
K : H. EDY SUSANTO, SH.,MH,MM
S : Ir. H. SYAIFUL AZRI, MM
B : FD WIDODO, SE
Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3200228; Fax (021) 39835606

37. PARTAI GARUDA
K : Drs. H. ABDUL MALIK MOHAMAD RAZIF
S : Ir. TUBAGUS SUFYAN
B : DR. H . MOHAMMAD NASRUN
Jl. Tebet Timur Dalam VII No. 8 RT 006 RW 006 Kel Tebet Timur, Kec Tebet Jakarta Selatan
Telp/ Fax (021) 8290080

38. PARTAI KEMAKMURAN
P : ABDUL BASIT H. YUSUF, SH
S : RACHMAT IMANUDIN, BSc
B : JHONY BAHTERA, SH
Jl. Berlian II No. 7 Jakarta 10640

39. PARTAI AMANAT PERJUANGAN RAKYAT (AMPERRA)
K : DJABROS DJABARIN
S : IKHSAN ALIAN
B : AMIR SIREGAR
Jl. Swadarma Raya No. 24 Rt. 018/003 Kel. Ulujami, Kec Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Telp (021) 585-3777

40. PARTAI NASIONALIS BERSATU (PNB)
K : EDDY TOEGINO
S : DIDIN SYAEPUDIN, SE
B : Ir. WAHYU INDAYATI
Komp. R.S. Fatmawati Flat III No. 8 B, RT. 004/09, Kel. Cilandak Barat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7669945-75915606, Fax. 7503460

41. PARTAI PENGAMAL THAREQAT ISLAM NEGARA ISLAM INDONESIA
P : MASYKUR LOAMENA, S. Ag. M. Ag, SH
S : AMRULLAH SP
Jl. Setuwisata Citayam Kampung Lio Rt. 001/08 No. 25 Kel. Pondok Terong Kec. Pancoran Mas Depok

42. PARTAI PERSERIKATAN RAKYAT
K : SYAIFUL BAHARI
S : SUDARNO
B : TEDDY WIBISANA
Jl. Prof DR. Supomo No. 28 Tebet Jakarta Selatan
Telp. /Fax : (021) 8370 5011

43. PARTAI AMAN SEJAHTERA
Jl. Raden Inten No. 8, Raden Inten Centre, Malaka Sari, Duren Sawit Jakarta Timur

44. PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA
K : H HARTONO HARSONO TJOKROAMINOTO, SH
S : Ir. RIDZALUDDIN IMBAN
B : SITI HAWA MAYUTI AMIN
Jl.. Taman Amir Hamzah No. 2 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3904101

45. PARTAI MATAHARI BANGSA
K : IMAM ADDARUQUTNI
S : AHMAD ROFIQ
B : ARMYN GULTOM
Jl. Bukit Duri Tanjakan Kav. 7 Tebet Jakarta Seltan
Telp. (021) 68860381, 83785159; Fax (021) 83785159
www.mataharibangsa.org
pmb_pusat@yahoo.com

46. PARTAI KEMAKMURAN RAKYAT
K : Ir. KOMARDIN
S : ABDULLAH DJAMALUDDIN, S.Si
B : FIRMAN, SP
Jl. Perserikatan No. 4 D Lt. 2 RT. 002/ 08 Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur
Telp. (021) 4892312; Fax (021) 4758235

47. PARTAI PERMATA NUSANTARA
K : AGUNG YULIANTO, SE
S : SIGIT BUDI NUGROHO, S.Kom
B : NANDOR, SE
Jl. Pala 3 No 191 Kel Lubang Buaya Kec Cipayung Jakarta Timur 13810
Telp. (021) 8412222 Fax (021) 8416262

48. PARTAI SOLIDARITAS PEKERJA SE-INDONESIA
Presiden Partai : Dr. H. RASYIDI
S : LEONI BR
B : Dra. SURTIKA YUDHAPRAJA
Jl. Kayu Putih Utara IV No. 162, Pulomas Jakarta Timur
Telp/ Fax : (021) 4898988 HP. 02170780237
E-mail : dara-rasyidi@yahoo.com

49. PARTAI PEMUDA INDONESIA
K : HASANUDDIN YUSUF
S : M. RIFAI DARUS
B : MILA OKYAVIA
Jl. Bunga Rampai IX No. 76 Duren Sawit Jakarta
E-mail : partaipemudaindonesia@yahoo.co.id
Telp : (021) 68728868 Fax : 8621179

50. PARTAI PARADE NUSANTARA (*)
K : H. SUDIR SANTOSO, SH
S : SURJOKOTJO, SE
B : KUMIAYI AGUNG SAPUTRA
Komplek Sentra Pemuda Kav 6 Jl. Pemuda No. 61- Rawamangun, Jakarta Timur
Telp/ Fax : (021)47864978-9/ (021) 47864977

51. PARTAI RAKYAT INDONESIA (PARI)
K : Drs. PJP GINTING, MM
S : Ir. THOMAS ARIES PURJANTO
B : EDDY SUNARTO, SH
Jl. Moncokerto Raya I No. 30 Utan Kayu Selatan Matraman, Jakarta Timur
Telp. (021) 8581256/ 08176329492 Fax (021) 8581256

52. PARTAI KONGRES
K : ZAKARIANI SANTOSO
S : Drs. FACHRUDIN HASAN
B : TRINARNI, SH
Jln. Pramuka Raya 137, Jakarta Timur 13120
Telp/ Fax : 021- 85902275

53. PARTAI KEADILAN RAKYAT (PAKAR)
K : MARAJO ELEON HUTAGAOL, SH
S : Ir. WASHINGTON G. SIRAIT
B : JOSO FIENE JOHAN, SE.,MM
Jl. Pemuda Kav. 721 Rawamangun Jakarta Timur
Telp. : 021- 68813488, Fax 021- 4614282

54. PARTAI WALISONGO
K : H BAMBANG MULYONO, SSi
S : Ir. ANTO BAMBANGTJIPTO UTOMO
B : IKE CHOERNIA ARISANTI, SE
Taman Bougenville Blok F1 No. 3 Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi
Telp. 021-71159644 Fax 021-8645865

55. PARTAI SOSIAL DEMOKRAT
K : H. A.Z. ARIFIEN SYAFE’I, SH
S : Dr. RM. WAHJOE A. SETIADI, SH.,MH
B : SAIBUN, S.Kom, MBA
Jl. Ciledug Raya No. 71 Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Telp. 021- 72790620, 72798571. 70820965 Fax. 021-72790620
Sekretariat Khusus:
Graha Samali No. 31 B Lt.3 Room 301 Kalibata Jakarta Selatan
Telp. (021) 7994475,7975639; Fax (021) 7975639

56. PARTAI PERJUANGAN RAKYAT MISKIN DAN TERTINDAS
K : MUHAMMAD MANSYUR
S : SUBIYANTORO
B : ROBI ANGGARA PUTRA
Perum Bumi Lestari Jl. Cendrawasih 6 Blok H9 Tambun- Bekasi
Telp. 021- 8827071

57. PARTAI NUSA BANGSA
K : JAMAL MIRDAD
S : AMARNO Y WIYONO
B : SOLO PATI ANDREAS SIMBOLON
Jl. Bendi Besar No. 36 Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Telp (021) 7247174; Fax (021) 7806787

58. PARTAI BARISAN NASIONAL
K : Ir. SILO MARBUN
S : Drs. SF REHATTA
B : ANGKY GERUNGAN
Jl. Gunawarman No. 32 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-72669588 Fax. 021 72669588/ 83791976

59. PARTAI PEMBAHARUAN NASIONAL
K : BENNY HANDOKO
S : SUHARNO
B : YOHANES HARYANTO
Jl. M. Saidi Raya No. 20 Jakarta Selatan
Telp . 021-71027844

60. PARTAI PATRIOT
K : YAPTO SOELISTIO SOERJOSOEMARNO, SH
S : YUSRIL ANDI, SE
B : JEANETTE GANDA TRESNA
Jl. Manggis 12 A Ciganjur Jakarta
Telp/ Fax : 021-7873109

61. PARTAI NASIONAL INDONESIA
K : AGUS SUPARTONO
S :TJAHJO HADIANTO
B : FIRDAUS JUVEN
Jl. Sriwijaya II No.19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. (021) 70522073. 70552274; Fax (021) 7220017

62. PARTAI INDONESIA RAYA
K : DODOT MULYAWAN DARMOJO POETRO, SH
S : TISNAYA IRAWAN KARTAKUSUMA, SH
B : SETIAWATI FARIDA BUDHININGSIH, SH
Jl. Ceger Raya No. 49 Jakarta Timur 113840
Telp / Fax : 021-8445050
Website : http:/pir.blog.com

63. PARTAI NASIONAL PRIBUMI BERSATU
K : H. SUHARDI SOMOMOE, SH
S : TATAQ HARTJAHJO
B : H. THAMRIN ANANG, SH
Jl. Raden Saleh No. 91F Jakarta Pusat
Telp : 021-3919565 Fax : 021-3161569

64. PARTAI PEMBAWA DAMAI SEJAHTERA
K : BONAR L SIMANGUNGSONG
S : Brigjend TNI (Purn) ADOLF HERMAN MAMBU
B : DEDY BUDIMAN
Jl. Hayam Wuruk No. 68 Jakarta 11160
Telp 021-6255565 Fax : 021-6255566

65. PARTAI ISLAM INDONESIA MASYUMI
K ; UMAR TUASKIKAL, SH
S : Drs. H.T. HASBALLAH ALY, Msi
B : NY. Hj. FATMAH NOOR SANTY
Jl. Tali Raya, No. 10 Lt. 2-3 Slipi, Jakarta Barat – 11410
Telp : (021) 5356783 Fax : (021) 5346713

66. PARTAI NASIONAL DEMOKRASI KEADILAN SOSIAL
K : Prof. DR.H.R.P BUDI KELANA SOSROSUBROTO,SH,MH
S : MARCELLO ALEXANDRO PATTINA,SH,MH
B : NINING YUANINGSIH, SE
Jl. Asia Afrika Pintu IX. Gd STC Senayan Lt No. 1062-1063, Gelora Senayan Jakarta
Tel / Fax : (021) 57936124, 71555556 Hp. 081380007666, 081387437777
Email : partainasionaldemokrasikeadilansosial@yahoo.com

67. PARTI BHAKTI PUTRA NUSANTARA
K : SYAMSUDDIN ANGGIR MONDE
S : TATAQ HARTJAHYO
B : ADAM SUGIARTO, S.Pd
Jl. Cikini Raya No. 91 F Jakarta Pusat
Telp (021) 3919565, Faz : (021) 3181481

68. PARTAI MASYARAKAT MADANI
K :H.Drs. JUWARNO,Ak
S : DEOFAVAN YULIANTO PUTRA, SH
B : SRI WAHYUNI,SE
Jl. Gading Elok Barat II Blok CC 1 No. 12 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara
Hp. 08561627504, 08158046018

69. PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA
Presidium : LETJEN (PURN) DRS. H. SYAHRIR,MS.SE
S : Drs. YUS SUDARSO, SH, MM
B : MARIA M.FARIDA BOU
Jl. Wijaya I No. 381 I Blok Q, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp (021) 7232144, fax (021)7232112

70. PARTAI RAKYAT NUSANTARA
Belum dilampirkan kepengurusannya
Jl. Sakti VII No. 2, Slipi Kemanggisan Jakarta Barat.
Telp : (021) 53676736, 5438547

71. PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKAR PANGAN)
K : JACKSON W. KIMAAT
S : MUH RODLI KAELANI
B : DWINITA FEBY PURNAMAYANTI
Jl. Proklamasi -45 Jakarta Pusat
Telp ( 021) 98581945, 71116000
Fax ( 021) 3916074

72. PARTAI GOLONGAN PEMBERKAT PERSATUAN INDONESIA (PBPPI)
K : Drs. DJAMANUMPAK RADJAGOEGOEK
S : NOLDY SOMPOTAN,S.Th
B : SHERLY TAMPI, SE
Jl. Bima No. 12 RC Veteran Rt/RW 01/001 Kel. Bintaro, Kec Pesanggrahan
Jakarta Selatan

73. PARTAI KASIH
K : WILLIAM HASUNDUNGAN SIRAIT.
S : FRANS J. WENAS, S.Sos
B : DON PETER ROREK
Jl. Baru 2 No. 6 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan
Telp (021) 7357644, 7395805; Fax (021) 73881877
Email : kasih@centrin.net.id

JAKARTA,
SUB DIREKTORAT HUKUM TATA NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

Keterangan :
K : Ketua Umum Partai
S : Sekretaris
B : Bendahara (?)

Sumber : Dep. HukHAM - tgl. 8 Des. 2007

Megawati Pesaing Terberat SBY

2007-12-31T18:27:00.001+07:00

Sumber http://www.liputan6.com/politik/?id=151192
23/11/2007 18:17 Pilpres

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menjadi pesaing terberat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009. Hal itu terungkap dari polling yang dilakukan Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (Laksnu) bulan silam.

Dari 1.000 responden, 32,2 persen peserta memilih SBY untuk tetap menjadi presiden pada periode berikutnya. Tokoh berikutnya adalah Megawati dengan jumlah pemilih 29,1 persen. Sedangkan Gus Dur, Wiranto, dan Jusuf Kalla menduduki peringkat ketiga, keempat, dan kelima dengan jumlah pemilih yang relatif kecil.

Dengan penilaian ini, menurut Andy Agung Prihatna, peneliti Laksnu, Yudhoyono tetap harus memperhitungkan Partai Golkar sebagai kandidat pendamping. Untuk itu, Laksnu memasangkan SBY dengan Akbar Tanjung sebagai calon alternatif dari Golkar. Sedangkan Megawati disandingkan dengan Dien Syamsudin. Hasilnya, pasangan SBY-Akbar unggul di atas pasangan Megawati-Din dengan selisih jumlah pemilih hanya 1,9 persen.

Apabila survey ini menjadi salah satu barometer Pemilu ke depan maka semakin berat bagi elemen masyarakat non-partai politik untuk mengusung tokoh muda sebagai alternatif dalam Pilpres mendatang. Sebab, dalam politik popularitas menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan [baca: Muncul, 10 Capres Alternatif].

Laksnu juga masih menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar sebagai dua partai terkuat di Indonesia. Berdasarkan hasil polling PDIP mengungguli Golkar dengan jumlah pemilih 19,7 persen.

Keunggulan PDIP bukan disebabkan bertambahnya jumlah pendukung melainkan citra Golkar yang makin elitis telah menjauhkan partai beringin ini dari para konstituennya. Maka dari itu perolehan pendukung Golkar 22 persen pada tahun 2003 kini menurun menjadi 17,4 persen.

Trend yang berbeda terjadi pada Partai Demokrat. Partai yang terbilang baru ini menduduki peringkat ketiga dengan jumlah pendukung 15,7 persen. Warna nasionalis partai mendudukkannya sebagai acuan atau pilihan terkuat dibanding partai lain yang berbasis agama.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

Yudhoyono Capres Pemilu 2009

2007-12-31T18:27:00.000+07:00

sumber: http://www.liputan6.com/news/?id=152783&c_id=1

Liputan6.com, Jakarta: Terpaan berbagai bencana dan tudingan atas kegagalan dalam pemberantasan korupsi ternyata belum mampu menggoyang posisi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kandidat terkuat presiden tahun 2009. Hal itu tergambar dalam survei terbaru yang digelar Lembaga Riset Indonesia, belum lama ini.

Yudhoyono berada di posisi teratas, disusul Megawati Sukarnoputri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Wiranto. Nama-nama lain seperti Jusuf Kalla, Abdurrahman Wahid, Din Syamsudin, dan Akbar Tanjung juga masih mendapatkan tempat kendati dengan perolehan angka satu digit.

Pengamat politik Indria Samego berharap agar segala wacana politik soal pemilu dan kepemimpinan tidak menjadi senjata untuk melakukan kekerasan politik. Sedangkan pengamat politik Mohammad Sobary menyatakan pemerintah harus tetap konsentrasi terhadap tugas-tugasnya, tanpa terpengaruh penilaian yang berkembang selama ini. Dalam survei yang digelar lembaga lain sebelumnya, Yudhoyono juga berada di posisi teratas [baca: SBY Masih Jadi Pilihan].(ADO/Radityo Wicaksono dan Dedi Sunandar)

Usulan Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2009

2007-12-31T18:03:00.000+07:00

sumber : KPU.go.id
Rabu 14 Maret 2007 09:56 WIB

Jakarta, kpu.go.id. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan usulan agenda dan jadwal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan sistem penghitungan jadwal mundur.

Usulan tersebut disampaikan baru-baru ini, dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR (5/03). Pada acara RDP yang terbuka untuk umum tersebut, hadir Wakli Ketua KPU, Ramlan Surbakti, Anggota KPU Valina Singka dan Chusnul Mar’iyah serta Plt. Sekretaris Jenderal KPU, Aries Djaenuri didampingi beberapa pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

Sistem perhitungan jadwal mundur yang diusulkan tersebut direncanakan sebagai berikut:

1. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2009.
2. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Anggota DPR/DPD: 1 Oktober 2009
3. Pemilihan Umum Presiden/Wapres Putara Kedua: Pertengahan September 2009. Untuk proses pemilihan ini perlu melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa: Pengadaan design surat suara, pencetakan dan distribusi Surat Suara Pemilu Putaran Kedua: Awal Juni-Agustus 2009.
4. Pemilihan Umum Presiden/Wapres Putaran Pertama: Awal Juli 2009. Untuk proses pemilihan perlu melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa: Pengadaan design surat suara, pencetakan dan distribusi Surat Suara Pemilu Putaran Pertama: Awal April-Akhir Juni 2009.
5. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD: Awal April 2009. Untuk pemilihan tersebut perlu dilaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

* Design Film surat suara dan validasi nama-nama calon Pencetakan Surat Suara, Kelangkapan Administrasi, Logistik Alat-alat kelengkapan administrasi dan pengadaan konsultan: September 2008-November 2008.
* Pengadaan/Pencetakan surat suara beserta kelengkapan administrasi surat suara dan pengadaan perusahaan rekanan pencetakan: Oktober-Desember 2008.
* Distribusi surat suara dan kelengkapan administrasi surat suara melalui penetapan/penunjukan perusahaan distribusi bulan Januari-Maret 2009.

6. Pendaftaran dan Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD: Juli-September 2008.
7. Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPD, dan DPRD: Maret-Juni 2008.
8. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu: Januari-Juni 2008.
9. Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS serta KPPS: Januari-Juni 2008.
10. Penetapan Daftar Pemilih Pemilu 2009 (Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap): April-Agustus 2008.
11. Penetapan Jumlah Penduduk per Kecamatan: Januari-April 2008.
12. Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu di KPU: Agustus-Desember 2007.
13. Penetapan Partai Politik di Departemen Hukum dan HAM: April-Juli 2007.
14. Pengesahan Perubahan UU Parpol, dan Perubahan UU Pemilu Anggota Legislatif oleh DPR dan Pemerintah: Maret 2007.

Dalam kesempatan tersebut juga, Ramlan Surbakti dan Valina Singka meminta supaya RUU Penyelenggara Pemilu segera disahkan, agar semua kegiatan KPU yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu 2009 mempunyai dasar hukum.

Selain itu, Valina Singka juga menganjurkan agar sistem Pemilu dalam Pemilu 2009 tidak diubah, sebaiknya dicoba dulu untuk dua atau tiga kali Pemilu. Sementara itu, Chusnul Mar’iyah mempertanyakan apabila anggaran Pemilu hanya bersumber dari APBN, maka harus diperhitungkan pula alokasi dana untuk transportasi dan akomodasi di daerah-daerah tertentu yang bisa saja lebih mahal dari wilayah lain.
(Run/Redaktur)

Sultan Capres Alternatif Terfavorit (Survei Oktober)

2007-10-29T14:31:00.000+07:00

HASIL survei lain yang cukup menarik adalah 70 persen responden menginginkan adanya pemimpin baru. Namun, responden belum bisa menentukan nama calon alternatif. Dalam hal itu, PusDeHAM menyodorkan sejumlah nama tokoh nasional yang sudah dikenal luas. Hasilnya, Sri Sultan HB X menempati posisi teratas dengan 17,1 persen. Disusul, Hidayat Nurwahid 11,7 persen dan Soetrisno Bachir 8,7 persen.

Menanggapi hasil survei tersebut, Anas mengatakan bahwa angka-angka yang tecermin dalam polling tidak perlu ditakutkan. Justru, kata Anas, itu bisa digunakan untuk bahan evaluasi penting bagi pemerintahan. "Hasil survei kali ini paling kejam," ujarnya, lantas tersenyum.

Menurut mantan anggota KPU itu, hasil survei PusDeHAM secara umum tidak menghasilkan hal baru karena hanya menjadi konfirmasi survei-survei sebelumnya.

Dia mencermati dua tokoh terpopuler sebagai capres 2009. Yaitu, SBY dan Mega. Semua survei yang dilakukan sejumlah lembaga memang menunjukkan bahwa hingga kini belum ada figur lain yang mampu menandingi kepopuleran dua tokoh politik tersebut. "Kalau begitu, grand final (Pilpres 2009, Red)-nya sudah jelas (SBY versus Mega, Red). Kalau itu terjadi, Mas Pram (Pramono Anung, Red) juga tahu apa hasilnya," lanjut mantan anggota KPU tersebut mengarahkan pernyataannya kepada Pramono Anung.

Pramono mengapresiasi beberapa poin hasil survei yang menunjukkan bahwa politik pencitraan SBY-Kalla sudah tidak efektif lagi dalam memengaruhi pilihan masyarakat. "Masalahnya, SBY-Kalla sudah terjebak dalam politik pencitraan itu," tegas Pram.

Dengan konfigurasi kekuatan dukungan yang tecermin dalam hasil survei PusDeHAM, Sekjen DPP PDIP tersebut yakin masih terbuka lebar kesempatan bagi calon lain untuk berkompetisi dalam Pilpres 2009. Dia mengacu pada pengalaman Pilpres 2004. Hasil survei menunjukkan bahwa popularitas Megawati sekitar 53 persen beberapa bulan sebelum pilpres. Sementara SBY hanya sekitar 34 persen. Namun, pada pilpres putaran kedua, pasangan SBY-Kalla justru menjadi pemenang.

Samsuddin Haris mengatakan, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah akibat tidak fokusnya program pengentasan kemiskinan. Hal itu bisa dilihat dengan meningkatnya angka kemiskinan absolut dari 35 juta menjadi 39 juta jiwa dalam dua tahun terakhir. "Dari awal, kita melihat penyusunan program 100 hari saja tidak fokus," tambahnya.(cak/adb)

Sumber : Jawa Pos, Rabu, 24 Okt 2007,

Sri Sultan Paling Populer Jadi Pemimpin Baru (Survei I)

2007-10-29T14:22:00.000+07:00

Hasil Survei Pusdeham :

Oleh
Suradi/
Dina Sasti Damayanti/Daniel Duka Tagukawi

Jakarta – Di tengah terbukanya peluang calon perseorangan untuk menjadi kepala daerah (Pilkada), nama Sri Sultan Hamengku Buwono X justru muncul sebagai pemimpin nasional baru harapan rakyat di urutan teratas, menyusul nama Ketua MPR Hidayat Nurwahid, dan ketiga Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir.
Keinginan itu mencuat dari hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) tentang pemimpin masa depan. Namun, rakyat masih mencantumkan nama Susilo Bambang Yudhoyono di urutan teratas sebagai pemimpin lama, disusul nama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan baru nama Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wapres, Jusuf Kalla.
Adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir yang mengungkapkan hal itu dalam perbicangan saat berkunjung ke jajaran redaksi SH, Selasa (24/7). Sutrisno Bachir didampingi anggota DPR dari FPAN Dedy Djamaludin Malik.

Menurut Sutrisno, Pusdeham adalah lembaga survei yang independen dan cukup kredibel dari Surabaya. Lembaga ini mengadakan survei tentang pemimpin baru dan pemimpin lama di Jakarta. Namun, Kota Jakarta yang multietnis dan heterogen ini mungkin bisa mencerminkan sikap dan pandangan masyarakat seluruh Indonesia.
Menjawab pertanyaan, Sutrisno mengatakan faktor kehati-hatian dari Presiden Yudhoyono yang ditafsirkan banyak pihak sebagai peragu, menyebabkan rakyat tidak menaruh harapan lagi.

Kecenderungan Pemimpin Baru
Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Diponegoro, Warsito, yang dihubungi via telepon, Rabu (25/7), mengatakan kalau survei bukan secara nasional, maka tentu tidak bisa menggeneralisir secara nasional. “Kalau survei hanya di Jawa, mungkin bisa menempatkan Sri Sultan pada peringkat teratas, karena memang mengenal Sri Sultan,” kata Warsito.
Namun, hasil survei itu dapat dimaknai kalau ada kecenderungan dari masyarakat yang menginginkan adanya figur baru yang memimpin bangsa dan negara ini ke depan. Hanya saja, sekali lagi, kecenderungan itu tidak bisa secara nasional, karena survei yang terbatas.
Mengenai prospek Sri Sultan sebagai pemimpin baru, Warsito mengatakan, secara kultural dan karisma, Sri Sultan bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Namun, dari aspek kompetensi, Sri Sultan belum teruji, sehingga perlu ada pengkajian mendalam yang komprehensif. “Tapi, secara kultur, kejujuran dan integritas, dimiliki Sri Sultan. Dan ini bisa mendapat kepercayaan,” katanya.
Menyinggung kecenderungan masyarakat merindukan pemimpin baru dan calon perseorangan (independen), Warsito menjelaskan persoalan calon perseorangan lebih terkait dengan kinerja partai politik, karena parpol belum melaksanakan fungsi secara optimal. Akibatnya, masyarakat cenderung jenuh dengan parpol.
“Jadi, itu tidak lepas dari perilaku parpol sendiri. Bahkan, saya pernah ditanyai, mungkinkah demokasi tanpa parpol? Ini kan pertanyaan yang menunjukkan kejenuhan itu,” ujarnya.

Popularitas Turun
Sementara itu, calon-calon alternatif berpeluang untuk menjadi pemimpin baru pada 2009 mendatang, salah satunya adalah Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal ini disebabkan karena popularitas Susilo Bambang Yudhoyono yang terus menurun.
“Ketika popularitas (Yudhoyono) menurun, tentu menjadi peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin alternatif yang selama ini tidak muncul di tingkat nasional, tapi ada ekspektasi terhadap pemimpin itu,” ujar pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Ari Dwipayana ketika dihubungi Rabu pagi ini (25/7).
Ari sepakat dari berbagai hasil survei, antara lain survei yang dilakukan Sutrisno Bachir, LSI, maupun pernyataan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yeuw mengatakan bahwa popularitas Yudhoyono sudah menurun, dibandingkan misalnya Sri Sultan dan Ketua MPR Hidayat Nurwahid, yang tingkat popularitasnya meningkat untuk dijadikan pemimpin masa depan.
Kegagalan Yudhoyono, menurut Ari, karena kinerja pemerintahan Yudhoyono-Kalla yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih terjadi, seperti lumpur Lapindo, gempa bumi, tsunami, dll. Ini masih ditambah lagi dengan tumbuhnya deligitimasi pada pemerintahan Yudhoyono-Kalla yang diikuti oleh kebijakan politik luar negerinya yang menunjukkan determinasi pada kekuatan global.
Oleh karena itu ke depannya, calon pemimpin baru ini tidak bisa sepenuhnya lagi mengandalkan pada pencitraaan, seperti yang dilakukan Yudhoyono pada Pemilu tahun 2004 silam.
“Tidak bisa lagi mengandalkan pada pencitraan yang dibentuk oleh segala macam bidang, seperti media, terhadap seorang figur. Tapi harus kritis mencermati track record dari setiap figur. Artinya, apa yang sudah dilakukan, apa yang sesungguhnya mereka lakukan, berpihak pada rakyat atau tidak,” tegas Ari.
Selain itu, calon pemimpin masa depan juga dituntut untuk menyelesaikan isu-isu mendasar, seperti lumpur Lapindo dan agenda-agenda apa yang akan mereka ketika menjadi pemimpin. n

sumber : http://www.sinarharapan.co.id/berita/0707/25/sh01.html

Sutiyoso, Dari Balai Kota di Merdeka Selatan Menuju Istana Presiden di Merdeka Utara

2007-10-10T14:21:00.000+07:00

oleh
Sabam Siagian

sumber : http://www.suarapembaruan.com

Ruang utama (ballroom) hotel bintang lima Four Seasons penuh sesak Senin sore itu. Jarang saya mengalami menghadapi konsentrasi wartawan yang demikian besar jumlahnya, terutama dari media elektronik untuk meliput sebuah acara. Dan acaranya? Gubernur Sutiyoso yang masih menjadi Kepala Daerah DKI Jakarta beberapa hari lagi mencanangkan deklarasi pribadinya bahwa dia siap diminta menjadi calon presiden dalam pemilihan 2009.

Memang sejumlah partai kecil telah mendukungnya supaya tampil dengan deklarasi tersebut. Peristiwa 1 Oktober itu tampaknya dimaksudkan untuk mencetuskan momentum, sebelum dia melakukan serah terima jabatan pada hari Minggu, 7 Oktober, kepada penggantinya, Fauzi Bowo. Sutiyoso minta partai-partai menilai dirinya, apakah layak menjadi presiden. Dia berjanji tidak akan mendirikan partai baru. Sungguh unik juga kiat politik Mas Yos itu.

Deklarasi politik Sutiyoso itu mengandung lima langkah kebijakan yang ingin dia terapkan dalam kepemimpinannya sebagai Presiden RI. Agaknya langkah-langkah itu cenderung nasionalistik dan agak konservatif nadanya. Umpamanya, langkah kedua: "Perumusan nilai-nilai Reformasi yang sesuai bagi Indonesia". Kalimat itu mencerminkan keresahan sementara para perwira TNI yang sudah purnawirawan, yang melalui pernyataan-pernyataan mereka menganggap praktik reformasi sudah keterusan.

Dan memang Sutiyoso menunjuk kepada Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden, yang hadir sebagai pihak pengundang disebut "kepala suku" para purnawirawan TNI. Aksentuasi pada latar belakang purnawirawan militer itu dapat diperkirakan tidak membuat Mas Yos populer di kalangan aktivitas HAM dan barisan LSM.

Salahuddin Wahid (Gus Sholah), mantan Wakil Ketua Komisi Nasional HAM, menganggap Sutiyoso sebagai "tidak prorakyat". Katanya, korban-korban Mas (atau Bang?) Yos adalah para pedagang Blok M dan Tanah Abang.

*

Apakah dampak politik dari pernyataan Gubernur Sutiyoso bahwa dia bersedia dicalonkan sebagai presiden? Terlepas dari diterima atau tidak diterima lamarannya itu oleh salah satu partai politik yang signifikan, atau koalisi beberapa partai, peristiwa 1 Oktober itu mempercepat dinamika politik menuju Pemilihan Presiden 2009. Padahal, peristiwa konstitusional itu baru berlangsung sekitar dua tahun lagi.

Ada teman yang menyampaikan informasi bahwa sebenarnya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, telah mendekati Sutiyoso, supaya bersedia menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.

Rupanya Sutiyoso mengambil keputusan, daripada dipinang oleh berbagai pihak sebagai wakil presiden, lebih baik langsung maju sebagai calon presiden.

Meskipun, seperti dikomentari oleh Salahuddin Wahid (adik Gus Dur), bahwa pencalonan diri itu "terlalu dini dan tidak jelas" siapa yang mendukung Sutiyoso- namun, deklarasi itu saja telah meningkatkan kompetisi antarpara bakal calon presiden dan wakil presiden.

Sekarang, Megawati terpaksa "shopping" lagi mencari "balon wapres". Tidak begitu sedap kedengarannya singkatan dari "bakal calon wakil presiden", namun singkatan itu tampak di sementara koran dan majalah.

Deklarasi itu juga mendorong Jenderal (purnawirawan) Wiranto untuk menilai situasi yang dihadapinya. Apakah dia harus mempercepat pernyataan untuk maju sebagai bakal calon presiden, atau menunggu saja dulu. Kalau tunggu sampai saat yang dianggap tepat, andai kata Sutiyoso berhasil menggerakkan momentum dan ada partai yang menerima lamarannya, apakah Wiranto nanti tidak ketinggalan kereta api? Semuanya itu memaksa Wiranto untuk mengadakan perhitungan yang cermat, gara-gara Sutiyoso.

u

Yang paling interesan untuk diteliti adalah dampak Deklarasi Sutiyoso itu pada skema dan jadwal politik Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Sebagai mantan komandannya, gerak-gerik Sutiyoso yang cenderung main dobrak itu, mungkin karena latar belakang baret merah, tidak asing bagi SBY. Namun, mungkin dia tidak menyangka bahwa akan secepat itu Sutiyoso mengajukan dirinya.

Sekarang SBY terpaksa mulai memikirkan masalah yang sungguh sulit: "Apakah akan saya pertahankan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2009? Kalau bukan dia, siapa?" Asumsi kita tentunya, SBY akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden.

Kalau SBY tiba pada konklusi, berdasarkan beberapa pertimbangan, lebih baik mencari tokoh lain dari Partai Golkar, maka pilihannya mungkin jatuh pada Akbar Tandjung sebagai tokoh dari luar Jawa. Tapi Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini secara sistematik mengembangkan hubungan baik dengan presiden, juga patut diperhitungkan sebagai "balon wapres".

Bagaimana posisi Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri yang sekaligus adalah Ketua Umum Partai Golkar? Sebagai insan politik yang gesit gerak-geriknya dan tajam naluri politiknya, sulit dibayangkan bahwa dia hanya ber- diam diri di kantornya di Merdeka Selatan. Dan menunggu-nunggu sampai turun panggilan dari Merdeka Utara, Istana Presiden RI.

Agaknya JK mulai mempersiapkan Plan B. Andaikata sudah hampir pasti bahwa SBY memilih partner baru, ia akan melakukan pengamatan cermat di lapangan, apakah akan maju sebagai calon presiden atau tetap wakil presiden dan mendorong tokoh lain sebagai calon presiden.

*

Dua tahun menjelang Pemilihan Presiden 2009 merupakan periode yang cukup lama untuk mendorong berbagai proyek pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sungguh mengkhawatirkan kalau dinamika politik Indonesia memuncak terlalu cepat sehingga fokus elite politik dan lapisan atas birokrasi menjadi bercabang-cabang. Dan tidak terfokus lagi pada misi, bagaimana memperbaiki nasib rakyat jelata.

Karena itu kita anggap melegakan keterangan juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, ketika ditanya wartawan sekitar Deklarasi Sutiyoso itu. Katanya: "Presiden tetap fokus ke pekerjaannya sebagai presiden. Belum pikir soal Pilpres 2009, karena rasanya beliau anggap jabatannya masih dua tahun."

Pangkal tolak itu juga berlaku untuk kita semuanya. Boleh saja ada di antara kita mulai sibuk dengan persiapan menuju Pilpres 2009, tapi tugas jangan sampai telantar. Supaya Indonesia jangan justru mundur, karena kita getol berdemokrasi.

Penulis adalah pengamat perkemba gan politik nasional

Gus Dur Siap Jadi Capres

2007-09-20T18:11:00.000+07:00

Sumber : Seputar Indonesia, Rabu, 12 Sept 2007,Rabu, 19/09/2007

JAKARTA (SINDO) – Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres) 2009.

”Saya (siap maju) kalau diperintahkan oleh orang tua-tua (para kiai NU),lima orang.Saya tidak mau menyebut namanya,” ujar Gus Dur di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta kemarin. Mantan Presiden RI ini mengaku, beberapa kiai NU sudah memintanya untuk maju kembali sebagai capres dalam pemilu presiden (pilpres) 2009. Meski demikian,Gus Dur mengakui sampai saat ini masih menunggu pendapat para kiai NU lainnya. ”Yang satu baru meninggal dunia,Kiai Abas Buntet. Saya diperintahkan dulu juga oleh mereka,”ungkapnya.

Menurut Gus Dur, dirinya sudah menyiapkan beberapa konsep untuk mengatasi kesulitan atau krisis ekonomi. Dia mencontohkan, pengaruh globalisasi. Menurut Gus Dur, Indonesia tidak bisa menghindar dari pengaruh ini.Namun,yang harus dilakukan adalah bagaimana agar tidak terlindas dengan globalisasi dengan menjaga kemerdekaan. Selain itu, Gus Dur juga mengaku sudah menyiapkan konsep pembenahan birokrasi pemerintahan. ”Pegawai negeri sipil (PNS) gajinya akan dinaikkan 10 kali lipat, ini untuk memberantas korupsi,” janji Gus Dur.

Disinggung apakah rencananya ini sudah dikonsultasikan dengan DPP PKB,Gus Dur menyatakan belum membicarakan dengan partainya. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB. Jadi, pernyataannya bisa juga dikatakan sebagai pernyataan pribadi atau mewakili PKB. Ditanya soal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi, Gus Dur mengaku belum menyiapkannya. ”Ya nanti, masih menunggu mundurnya SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) dulu,” tukasnya. Pernyataan Gus Dur ini semakin memperjelas bahwa ”tokoh-tokoh lama” masih berminat untuk bersaing di Pilpres 2009.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan kembali dari PDIP. Tokoh lain seperti Wiranto, SBY, dan Jusuf Kalla, juga dikabarkan akan maju kembali. Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKB Effendy Choirie menyambut baik rencana Gus Dur tersebut. PKB, kata dia, siap mengusung mantan Ketua Umum PBNU itu.”Kecuali jika Gus Dur tidak mau, baru kita cari yang lain,” tuturnya. Hal itu nantinya, kata Gus Choi––sapaan akrab Effendy Choirie––akan dibahas dalam rapat yang menghasilkan putusan resmi DPP.

Dia juga mengatakan, meskipun banyak pihak menilai selama memimpin Indonesia dulunya, Gus Dur banyak menelurkan kebijakan yang kontroversial. Namun dari pemerintahan presiden keempat itu, banyak berkah yang didapat rakyat.”Ekonomi berkah,tidak banyak bencana, orang mau kerja gampang, gaji PNS naik, polisi naik, pokoknya banyak berkah. Jadi intinya kita siap mengusung Gus Dur lagi,” tandasnya. Sementara itu, PPP menyatakan baru akan menentukan capres pada April 2008.

Alasannya, saat itu sudah diketahui kekuatan partai dalam Pemilu 2009. ”PPP masih konsentrasi, konsolidasi internal dan selesai tahun 2007. Mulai 2008 baru analisis kekuatan PPP ke depan, apakah jadi besar atau lebih kecil. Setelah itu, proses menentukan calon,” tegas Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali di Jakarta kemarin. Menteri Koperasi dan UKM ini menegaskan, pertemuan dengan PDIP kemarin untuk memperluas komunikasi partai. Pihaknya menginginkan partai ke depan memiliki cakupan konstituen yang luas.

Disinggung soal usia capres, Suryadharma mengakui PPP tidak akan membatasinya.”Kita tutup sini, buka di sana, itu berarti bukan demokrasi,”timpalnya. Wakil Sekjen DPP PPP Taufiqul Hadi membantah jika pertemuan antara PPP dan PDIP untuk berkoalisi. Menurut dia, kunjungan itu dilakukan untuk tukar-menukar pikiran dalam berbagai persoalan bangsa. ”Koalisi hanya bisa dilakukan setelah pemilu legislatif,” katanya.Taufiqul mengungkapkan, kunjungan Ketua Umum DPP PPP ke kediaman Megawati Soekarnoputri merupakan program lama.Sebab,sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Bachtiar Chamsyah juga sudah menghadiri acara Rakernas PDIP. ( dian widiyanarko/ ma’ruf/chamad h/a baidowi)

Sosok alternati : Menggendong Lupa

2007-09-18T12:32:00.000+07:00

Menggendong Lupa

SUKARDI RINAKIT

sumber : Harian Kompas

Mencermati geliat partai-partai politik yang mulai menyebut calon presiden mereka, saya teringat kejadian tahun lalu. Sore itu, di pojok kota Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, saya minum kopi sendirian. Sambil menunggu teman yang belum datang, penulis membuka percakapan dengan lelaki yang duduk di sebelah.

"Tampaknya kota ini sekarang lebih baik ya, Pak?"

Lelaki itu kaget. Menatap sekilas, lalu mengangguk. Percakapan terjadi. Ternyata ia seorang guru. Singkatnya, ia menyatakan bahwa di antara kemajuan kota, masalah pendidikan dan kesehatan termasuk menonjol.

"Siapa bupatinya?" tanya saya. "Alex Noerdin," jawabnya pendek.

Republik ini ternyata memang mempunyai figur-figur yang mampu menjadi pulau-pulau integritas (islands of integrity). Kita mungkin belum pernah mendengar nama mereka. Akan tetapi, mereka sepenuh hati bekerja untuk rakyat. Mereka membelah antara Solok, Tanah Datar, Musi Banyuasin, Tarakan, Kebumen, Sragen, Blitar, dan Jembrana. Pada tingkat provinsi, jejaringnya adalah Sumatera Barat, Jambi, Gorontalo, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

Sosok alternatif

Harus diakui secara jujur bahwa para bupati, wali kota, dan gubernur yang mampu "memanusiawikan" warganya adalah sosok-sosok unggul. Mereka mempunyai kapabilitas sebagai seorang pemimpin karena mampu membuat perubahan. Mereka bukan sekadar manajer yang karakter alamiahnya adalah mempertahankan kekuasaan.

Dengan demikian, sosok-sosok bupati dan wali kota tersebut layak untuk menempati posisi gubernur, sedangkan para gubernur layak untuk bertarung di tingkat nasional memperebutkan kursi presiden.

Mereka adalah sosok-sosok alternatif yang layak bersaing dengan tokoh-tokoh nasional seperti Megawati Soekarnoputri, Wiranto, Akbar Tandjung, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Kalla. Di antara para gubernur itu, yang istimewa adalah Sultan Hamengku Buwono X. Ia lebih dulu masuk jajaran tokoh nasional sejak reformasi tahun 1998.

Republik ini sebenarnya tidak miskin pemimpin. Itu belum lagi kalau nama-nama lain seperti Ryamizard Ryacudu, Jimly Ashiddiqie, Din Syamsuddin, Hidayat Nur Wahid, dan Surya Paloh, ikut diperhitungkan. Selain itu, juga banyak tokoh muda yang berkualitas, tetapi sampai sekarang belum mau menonjolkan diri—itu bukan berarti mereka tidak siap memimpin.

Oleh sebab itu, jika partai politik ingin menang dalam pertempuran, kandidat yang dipilih (dilamar) sebaiknya mempunyai dua karakteristik utama. Pertama, kelemahannya belum menjadi catatan nasional. Kedua, karakternya harus diametral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika kandidat itu belum mempunyai catatan kelemahan tingkat nasional, ruang untuk melakukan manuver politik tersedia luas. Karakter diametral diperlukan karena sifat masyarakat Indonesia adalah melodramatik. Jika presiden sekarang dicitrakan tidak tegas, misalnya, masyarakat akan memilih sosok yang dicitrakan tegas. Mereka akan menyandarkan mimpi dan harapan barunya kepada tokoh itu.

Kadar ambisi

Memilih kandidat yang kadar ambisinya lebih kecil dari cita-citanya adalah sebuah keharusan. Dalam konteks ini, ibu saya selalu mengingatkan melik gendhong lali (hasrat itu menggendong lupa). Jadi, kalau memegang kekuasaan, harus sadar itu bukanlah kebun mawar pribadi. Jadi jangan dipersonalisasi karena semua orang berhak untuk menikmati.

Secara jujur harus diakui bahwa tidak mudah mencari sosok pemimpin yang tidak menggendong lupa. Akan tetapi, yang penting adalah kadar kealpaannya. Jangan sampai komposisi untuk memersonalisasi kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan ketulusan untuk mengabdi pada rakyat. Jangan sampai derajat ketakutannya pada citra diri berbanding terbalik dengan keberaniannya untuk mengakui kesalahan kebijakan yang diambil.

Sebagai contoh, meski konversi gas mengurangi beban pemerintah karena memotong subsidi minyak tanah, tetapi jika daya beli rakyat masih rendah, sebaiknya kebijakan itu diperhitungkan lebih matang lagi. Ada fenomena yang bergerak di luar kalkulasi pemerintah. Saat ini banyak pihak mulai menjadi tukang kredit gas. Mereka menjual gas dengan harga lebih mahal, tetapi dibayar dengan cara mencicil.

Praktik itu untuk sementara ini menegasikan keinginan pemerintah untuk meringankan beban rakyat.

Dengan pertimbangan seperti itu, silakan jika para tokoh politik menerima pengajuan dirinya sebagai kandidat presiden. Bahkan, bisa dimaklumi jika tokoh lain mencalonkan diri. Namun, kalau kesadaran yang melandasinya adalah sekadar mendapatkan kekuasaan dan bukan mengabdi pada rakyat, lorong melik gendhong lali akan segera mereka masuki. Kekuasaan akan menjadi ranah pribadi.

Siapakah tokoh-tokoh yang menggendong lupa atau berpotensi melakukan itu? Sejujurnya, saya tidak mau menyebut nama mereka saat ini. Rasanya kurang elok. Maklum, saya sedang puasa dan Gusti ora sare (Tuhan tidak tidur).

SUKARDI RINAKIT Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate

Rivalitas SBY-Mega, Siapa yang diuntungkan?

2007-09-12T11:22:00.000+07:00

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bersedia dicalonkan sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2009. Kesediaan Megawati ini menjadikan dirinya sebagai orang pertama yang secara resmi menyatakan akan maju dalam Pemilihan Presiden 2009.

Atas Pencalonan Megawati tersebut, Istana kepresidenan menyatakan tidak terpengaruh oleh penetapan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dari PDIP pada Pilpres 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menganggap pencalonan itu sebagai ancaman.

Sementara itu, Partai Golkar menyatakan tidak akan latah dengan PDIP yang telah menentukan Megawati sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009. Golkar baru akan menentukan capres yang diusungnya menjelang pelaksanaan putaran Pemilu 2009.

Wiranto, Belum Berkomentar. Hidayat Nurwahid dan PKS belum.

Amein Rais, enggan maju di pemilu 2009 karena Biaya pemilu tidak rasional.

Dalam sejarah suksesi di bumi Indonesia, hampir selalu ada tokoh alternatif yang muncul sebagai pemenang.

Ken Arok, muncul dengan tiba-tiba memimpin kerajaan Singosari.
R Wijaya berjaya bersama Majapahit dibalik konflik Kediri dan Mongol.

langsung ke suksesi masa reformasi

Gus Dur Memimpin negeri sebagai figur alternatif terjadinya polarisasi asal bukan Habibi dan Megawati.

Megawati menjadi solusi alternatif atas konflik Gus Dur Amin.
SBY muncul sebagai pemenang pemilu 2004 di balik persaingan "panas" Megawati - Wiranto - Amien Rais"

pada Pemilu 2009, Suhu Panas revitalisasi SBY - MEga Siapa yang menjadi pemenang?

salam

Pro Rakyat

Perlu Figur Alternatif Capres

2007-09-12T09:55:00.000+07:00

sumber : kompas

Partai Golkar Umumkan Calon Presiden Sebelum Pilpres 2009

Jakarta, Kompas - Sebagian besar rakyat Indonesia sebenarnya menginginkan muncul figur atau alternatif baru pada Pemilihan Presiden 2009. Keinginan itu muncul karena rakyat sudah mengetahui kapasitas sejumlah calon "lama" yang sekarang mulai muncul, seperti Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lead Institut Bima Arya Sugiarto, Selasa (11/9) di Jakarta, menanggapi kesediaan Megawati untuk maju kembali pada Pilpres 2009.

"Jika tidak ada muka baru pada Pilpres 2009, kemungkinan besar rakyat masih memilih Presiden Yudhoyono, sedangkan pencapaian Megawati (pada Pilpres 2009) tidak akan lebih baik dari Pilpres 2004," kata Bima.

Menurut Bima, Megawati sulit memperoleh hasil maksimal pada Pilpres 2009 karena rakyat sudah punya penilaian saat dia menjadi presiden. Namun, ada dua hal yang membuat Megawati perlu menyatakan kesediaannya. Pertama, untuk menyatukan PDI-P dan mencegah munculnya skenario lain di partai itu. Kedua, untuk memberikan semangat kepada para kader PDI-P. "Pertanyaan yang lebih penting, sampai kapan PDI-P akan terus bergantung pada Megawati?" kata Bima.

Partai Golkar

Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, mengucapkan selamat kepada Megawati atas kesediaannya dicalonkan kembali. Menurut Kalla, Partai Golkar baru akan mengumumkan calon presiden paling cepat enam bulan sebelum Pilpres 2009. "Nantilah kita bicarakan pada waktu yang tepat. Janganlah bangsa ini belum apa-apa sudah terpecah," ujarnya kepada pers di Kantor Wapres, Jakarta.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng yang dihubungi Selasa malam mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum berpikir soal Pemilihan Presiden 2009 dan memilih untuk fokus menjalankan tugas dan amanat rakyat. "Pemerintahan masih dua tahun dan pemilihan presiden masih lama," ujar Andi.

Meski belum diputuskan secara resmi melalui mekanisme organisasi, Partai Demokrat tetap akan mencalonkan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "(Kami) tetap akan mencalonkan SBY," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh.

Komunikasi Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina dengan semua unsur pimpinan Partai Demokrat terjadi saat Rapat Pimpinan Nasional Januari 2007. Yudhoyono memaparkan strategi agar partai yang kini dipimpin saudara iparnya, Hadi Utomo, menang pada Pemilu 2009. Partai Demokrat diminta Yudhoyono memaparkan fakta dan realitas pencapaian pemerintahan yang dipimpinnya.(NWO/INU)

SBY Tak Terusik Mega

2007-09-12T09:06:00.000+07:00

Sumber : Jawa Pos, Rabu, 12 Sept 2007,

Kalla Sangkal Golkar Jajaki Koalisi PDIP
JAKARTA - Istana kepresidenan menyatakan tidak terpengaruh oleh penetapan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dari PDIP pada Pilpres 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menganggap pencalonan itu sebagai ancaman.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng mengatakan, SBY sama sekali belum membahas pencalonan tersebut. "Itu merupakan hak beliau (Megawati, Red) dan PDIP," kata Andi kemarin.

Niat Mega untuk tanding ulang dengan SBY, menurut Andi, sama sekali tidak berpengaruh terhadap kinerja presiden. Apalagi sampai membuat SBY terpancing. SBY sama sekali belum memikirkan pemilu maupun Pilpres 2009. Sebab, bagi SBY, pemilu masih lama, masih dua tahun lagi.

"Presiden SBY memilih mementingkan menjalankan tugas-tugas kenegaraan," jelas Andi. Dalam dua tahun, banyak yang masih harus dikerjalan SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. "Presiden ingin fokus dulu," tambahnya.

SBY juga sama sekali tidak gusar atau khawatir Mega akan mencuri start untuk menarik simpati masyarakat. SBY percaya, rakyat bisa menentukan pilihan dengan bijak. "Biar rakyat yang menentukan. Ibu Mega kan pernah jadi presiden," ujarnya.

SBY memang terkesan tidak antusias menghadapi manuver atau serangan Megawati. Termasuk kritik Megawati pada awal Rakornas PDIP bahwa pemerintahan going nowhere (tidak ke mana-mana). Saat itu, Magawati mengatakan pemeritahan SBY-JK mengobral banyak janji setinggi langit, tapi pencapaiannya hanya sampai di kaki bukit.

SBY tidak membalas kritik tersebut, tapi hanya berkomentar ringan. "Seperti lagu itu..." kata SBY, Senin (10/9), saat berada di Sydney, sebelum pulang ke tanah air.

Beberapa kali SBY menyatakan ingin berkonsentrasi menjalankan pekerjaannya. SBY juga menyatakan menghormati kritik tersebut dalam rangka demokrasi. "Saya tidak harus menanggapi hal yang begitu. Saya tidak mengada-ada. Waktu untuk mengurus masalah yang begitu banyak dalam kunjungan ke luar negeri seperti ini sangat kurang. Biarkan saya menjalankan tugas seperti yang sudah diamanatkan," ujarnya.

Golkar Ucapkan Selamat

Partai Golkar menyatakan tidak akan latah dengan PDIP yang telah menentukan Megawati sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009. Golkar baru akan menentukan capres yang diusungnya menjelang pelaksanaan putaran Pemilu 2009.

"(Capres dari) PDIP ya urusan PDIP. (Capres) Golkar itu urusan Golkar. Kita baru akan bicara soal itu (capres) pada waktu yang tepat, paling cepat enam bulan menjelang pilpres, bukan sekarang," tegas Kalla setelah penyerahan 150 mobil ambulans bantuan Toyota untuk Departemen Kesehatan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.

Meski demikian, Kalla mengucapkan selamat kepada mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menyatakan kesediaan menjadi calon presiden PDIP dalam Pemilu 2009. "Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Mega atas pencalonannya," ujar Kalla.

Kalla menuturkan, penetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan didukung Partai Golkar adalah urusan pelik dan berpotensi memecah-belah partai. Karena itu, DPP Partai Golkar saat ini masih fokus melakukan konsolidasi internal dan persiapan pemenangan pemilu legislatif. "Jangan bangsa ini belum apa-apa sudah terpecah-belah karena urusan pencalonan, khususnya di Golkar," kata Kalla sembari mengatakan masih bekerja bagi kemaslahatan bangsa.

Karena itu, Kalla membantah anggapan bahwa Golkar telah menyiapkan dirinya maupun ketua dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh sebagai calon presiden 2009. "Sekali lagi, Golkar sama sekali tidak mencalonkan siapa pun," tegasnya.

Kalla juga membantah dugaan bahwa kedekatan Golkar dengan PDIP dalam pertemuan kader di Medan dan Palembang merupakan upaya menjajaki koalisi antara Partai Golkar dan PDIP di Pemilu 2009 dan duet Paloh sebagai pasangan Mega. "Urusan PDIP ya PDIP, urusan Golkar ya urusan Golkar. Tidak ada hubungannya dengan soal (koalisi) itu," tandasnya.

Ketika ditanya soal kehadiran Paloh dalam Rakernas PDIP, Kalla mengaku hal itu biasa saja. "Boleh-boleh saja Surya Paloh hadir. (Ketua Dewan Pertimbangan PPP) Bachtiar Chamsyah juga hadir, (mantan Presiden PKS) Hidayat Nurwahid juga hadir sebagai tamu. Sekjen Golkar kan juga hadir," terangnya.

Secara terpisah, anggota Majelis Syura DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menegaskan, partainya tidak akan mengajukan nama capres dalam waktu dekat. Mereka menunggu hasil legislatif 2009. "Jika nanti mendapatkan suara di atas 20 persen, kami baru menentukan capres," tegasnya.

Kemungkinan koalisi masih terbuka lebar bagi PKS. Apalagi, nanti perolehan suaranya tidak sampai 20 persen. "Kami akan membuka diri untuk berkoalisi dengan siapa pun," tuturnya.

Soal Cawapres Mega

Sekjen PDIP Pramono Anung menjelaskan, keputusan cawapres untuk Megawati akan diambil melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP III yang, rencananya, digelar di Makasar pada penghujung tahun ini. "Semua nama yang diusulkan dari bawah akan kami tabulasi," katanya.

Menurut dia, keputusan itu akan diambil dengan mendengarkan suara yang berkembang di DPC, DPD, dan DPP. "Siapa yang nanti menjadi cawapres akan dipilih dan diputuskan bersama-sama. Siapa calon yang berkenan di hati mereka," ujarnya.

Sejumlah nama cawapres buat Megawati yang mulai bermunculan. Misalnya, Sutiyoso, Surya Paloh, Din Syamsuddin, dan Ryamizard Ryacudu. (noe/cak/tom/pri/adb)

Megawati Calon Presiden 2009

2007-09-11T10:04:00.000+07:00

Sumber : Kompas

Rakernas II dan Rakornas PDI-P Berakhir Klimaks

Jakarta, Kompas - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bersedia dicalonkan sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2009. Kesediaan Megawati ini menjadikan dirinya sebagai orang pertama yang secara resmi menyatakan akan maju dalam Pemilihan Presiden 2009.

Pernyataan yang diucapkan dalam pidato tanpa teks saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI-P di Jakarta, Senin (10/9) sekitar pukul 20.05, itu langsung disambut gegap gempita oleh sekitar 16.400 peserta acara yang datang dari seluruh Indonesia.

"Dengan mengucapkan Bismillahi-rahmanirrahim, saya, Megawati Soekarnoputri, bersedia dicalonkan sebagai presiden dari PDI Perjuangan," kata Megawati yang langsung disambut histeris semua peserta rakornas. Bahkan, banyak peserta yang menitikkan air mata.

"Sampaikan hal ini...," lanjut Megawati. Namun, pernyataan itu tidak selesai karena riuhnya teriakan "Mega, Mega..." dari peserta rakornas.

Pada saat yang sama, lagu Maju Tak Gentar berkumandang. Taufik Kiemas pun langsung naik ke panggung dan mencium kening istrinya. Ciuman dari suaminya ini membuat Megawati terharu.

Pada bagian akhir pidatonya, Megawati meminta semua peserta rakornas untuk mengabarkan kesediaan dirinya maju dalam Pemilihan Presiden 2009 kepada semua kader PDI-P dan bangsa Indonesia. Dia juga meminta kadernya bekerja keras. "Kita pasti bisa. Jika kita bersama rakyat, kita pasti menang," kata Megawati menutup pidatonya.

Kesediaan Megawati untuk kembali dicalonkan sebagai presiden sudah mulai terbaca saat membuka Rakernas II PDI-P pada 8 September. Saat itu Megawati mengatakan, "Jawaban saya (untuk bersedia atau tidak sebagai calon presiden dari PDI-P), insya Allah akan seperti yang ada di dalam sanubari Anda semua."

Meski demikian, kesediaan Megawati tetap "mengejutkan" pengurus inti PDI-P. "Megawati sama sekali tidak memberi tahu DPP jika akan menyampaikan kesediaannya malam ini," kata Ketua Badan Pemenang Pemilu PDI-P Tjahjo Kumolo.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menuturkan, Megawati merupakan faktor pemersatu PDI-P. Tanpa Megawati, PDI-P akan berbeda.

"Oleh karena itu, saya lihat (pencalonan Megawati) ini hanya target internal PDI-P. Namun, sebagai partai oposisi, strategi PDI-P dengan lebih awal mengumumkan calonnya adalah tepat. Sebab, mereka tidak akan menjadi sasaran tembak pihak lain. Ini berbeda jika seandainya ada kader PDI-P yang duduk di pemerintahan," kata Anies.

(SUT/NWO)

Menjemput Pemilu 2009

2007-09-05T15:05:00.001+07:00

Kompas, Rabu, 13 September 2006
SUSIE BERINDRA dan SIDIK PRAMONO

Pujian dari luar negeri selalu dikutip untuk menyebut sukses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004. Namun, tentu saja tidak adil pula rasanya jika sejumlah persoalan yang menyertai persiapan, pelaksanaan, dan pasca-Pemilu 2004 sebagai bahan pelajaran diabaikan begitu saja. Bahkan kini, bukan tidak mungkin pengalaman pada pemilu lalu bakal terulang.

Persiapan pemilihan umum (pemilu) tahun 2009 bisa jadi tidak sebaik Pemilu 2004. Pusat Reformasi Pemilu (Cetro) membuat perbandingan persiapan kedua pemilu itu. Misalnya saja, ketentuan mengenai pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen disahkan 3 tahun 10 bulan menjelang Pemilu 2004. Sementara untuk Pemilu 2009, baru sebatas draf RUU Penyelenggara Pemilu. Itu pun belum dibahas oleh pemerintah dan DPR. Diperkirakan aturan yang akan dipakai untuk menyusun anggota KPU yang baru itu akan selesai akhir tahun 2006 atau 2 tahun 4 bulan menjelang Pemilu 2009. Ujungnya, KPU baru diperkirakan terbentuk April 2007 atau dua tahun sebelum pemilu. Bandingkan dengan Pemilu 2004, di mana KPU terbentuk pada 24 April 2001 atau tiga tahun sebelum Pemilu 2004. Saat itu banyak masalah yang dihadapi KPU terutama dalam pengadaan logistik pemilu. Masalah itu berujung pada dibuinya empat anggota KPU.

Sekarang, bayangkan jika pemilu mendatang digelar April 2009. Hitungan dari sekarang, waktu yang tersedia kurang dari tiga tahun. Lalu, apakah cukup waktu dua tahun (setelah KPU terbentuk) untuk mempersiapkan Pemilu 2009? Direktur Eksekutif Cetro Hadar Navis Gumay mengkhawatirkan waktu yang sempit itu. Waktu yang mepet itu akan menyusahkan KPU dalam mempersiapkan pemilu, apalagi dalam menyiapkan pengadaan logistik. Sekalipun begitu, Hadar berharap agar Pemilu 2009 bisa semakin baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Di luar soal penyelenggara pemilu, Pipit R Kartawidjaja dari Watch Indonesia di Berlin juga mengingatkan soal teknis pemilu yang kerap diabaikan. Sejauh ini, ikhtiar untuk merevisi undang-undang mengenai pemilu masih serba tersamar. Masih banyak hal yang belum terjamah. Padahal, jelas sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak bisa dipertahankan. Sebagai misal, sebut saja bahwa alokasi kursi DPR untuk setiap provinsi tergantung pada jumlah penduduk dan jumlah provinsi—dengan doa harap-harap cemas, akankah lahir provinsi baru menjelang pemilu.

Menjelang Pemilu 2004, jumlah penduduk tercatat 215.634.379 jiwa. Asumsikan saja kenaikan penduduk per tahun adalah 1,25 persen sehingga pada tahun 2008 penduduk Indonesia bakal membengkak menjadi 226,6 juta. Dengan cara apa pun, kursi DPR yang hanya 550 itu jelas tidak akan cukup jika ketentuan alokasi versi UU No 12/2003 dipraktikkan kembali— apalagi jika segala jurus "akal- akalan" sudah sulit diandalkan.

Legislasi

Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathri (Fraksi Partai Amanat Nasional, Jawa Barat III) optimistis persiapan pemilu tetap mempunyai waktu yang cukup. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk segera mengeluarkan amanat Presiden dalam pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu. "Pemerintah janganlah bermain politik. Kalau mau main politik, tunggu saja paket undang-undang politik. Kalau RUU Penyelenggaraan Pemilu sebaiknya jangan ditahan- tahan. Apa sih beratnya?" kata Sayuti.

Untuk RUU Penyelenggara Pemilu itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengusulkan agar aturan itu didesain sedemikian rupa sehingga pergantian anggota KPU tidak harus dilakukan sekaligus. Tujuannya, agar ada kesinambungan kompetensi dan keahlian dari anggota lama ke anggota baru. "Kompetensi dan pengalaman sebagai penyelenggara pemilu harus dipandang sebagai investasi yang amat mahal harganya sehingga perlu diatur dan diupayakan agar sebagian anggota KPU didorong untuk mencalonkan/dicalonkan kembali sebagai anggota KPU yang baru," kata Syamsuddin.

Syamsuddin juga mengatakan bahwa perubahan dan revisi setiap perundang-undangan bidang politik semestinya dilakukan secara komprehensif dan konsisten agar regulasi bersifat tumpang tindih atau tambal sulam bisa dihindari. Harus ada kesepakatan bahwa RUU Penyelenggara Pemilu tidak berdiri sendiri, tetapi suatu regulasi yang tidak terpisahkan dari rangkaian revisi UU Pemilu; UU Parpol; UU Pilpres; UU Susduk MPR, DPR, dan DPD; serta UU Pemerintahan Daerah.

DPR sendiri sudah berkeinginan supaya paket undang- undang politik menjadi inisiatif DPR ketimbang menjadi usul pemerintah. Kalangan politisi di DPR menilai kurang tepat jika pemerintah yang memajukan usul inisiatif paket undang-undang politik itu karena parpollah yang lebih berkepentingan. Jika pemerintah yang maju, bisa-bisa malah dianggap ada intervensi terhadap kehidupan parpol. Diperkirakan (dan sekaligus merupakan skenario realistis-optimistis) usul inisiatif bisa mulai dibahas awal tahun 2007.

Penegakan hukum

Sementara itu, Wakil Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Santoso mengingatkan pentingnya pembenahan proses penegakan hukum pemilu. Ketidakpuasan atas proses dan hasil pemilu akibat banyaknya pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan serta perasaan telah diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara menunjukkan adanya masalah penegakan hukum dalam setiap pemilu. Hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena merupakan ancaman terhadap legitimasi hasil pemilu. Karena itu, kerangka hukum pemilu mesti mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang pemilu.

Untuk hal yang terkait dengan pidana pemilu, Perludem mengusulkan agar beberapa materi ketentuan pidana ditambahkan, seperti pemidanaan jajaran penyelenggara dan pelaksana pemilu yang lalai melaksanakan tugasnya. Sementara untuk pelanggaran administrasi pemilu, undang-undang harus memberikan pengertian yang jelas, ruang lingkup yang pasti, serta pemberian sanksi yang tegas. Undang-undang pemilu mendatang juga perlu memberi ruang kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU/KPUD yang berbentuk penetapan (beschiking) untuk mengajukan keberatan kepada hakim khusus pemilu di lembaga peradilan.

Topo juga menyebutkan perlunya pengaturan baru soal perselisihan administrasi pemilu, di mana putusan penyelenggara pemilu yang dianggap tidak tepat dapat dikoreksi. Apabila keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu itu dipandang keliru atau melanggar ketentuan perundang-undangan pemilu, harus dibuka kemungkinan adanya keberatan untuk membatalkan atau mengubah keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu. Rumusan ketentuan dalam undang-undang pemilu lalu yang menyatakan bahwa keputusan penyelenggara pemilu bersifat final dan mengikat harus dihapus.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa persoalan menjelang Pemilu 2009 tidaklah mudah. Pemilu 2004 sudah mengajarkan banyak hal. Ironis jika segala yang buruk kembali terulang, bukan?

Kejujuran Amien Rais

2007-08-24T15:40:00.000+07:00

sumber :http://www.media-indonesia.com

MENCARI orang-orang yang bersalah adalah perkara sulit di negeri ini. Tetapi yang lebih sulit lagi adalah menemukan orang-orang yang mengaku bersalah, terutama di kalangan elite dan mereka-mereka yang memiliki pengaruh di lingkungan politik.

Dalam keseharian bisa ditemukan dengan kasat mata dan masuk akal perbuatan yang melabrak aturan dan kepatutan. Tetapi yang paling mudah menerima kesalahan dan dipersalahkan adalah orang-orang kecil.

Bagaimana dengan para petinggi dan elite? Kelompok yang satu ini, apalagi elite politik, kesalahan haram untuk dialamatkan. Padahal kita semua tahu malapetaka yang menimpa bangsa ini berasal dari kesalahan dan dosa mereka.

Untuk kelompok ini tidak berlaku asas fakta adalah suci. Bagi mereka argumen lebih penting dari fakta.

Tetapi di tengah arus kemunafikan besar elite negeri, masih ada seorang anak manusia bernama Amien Rais yang bertindak 'aneh'. Yaitu mengaku dengan terus terang menerima dana Rp400 juta dari Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kini duduk sebagai terdakwa dalam kasus korupsi.

Dengan kepintaran, pengetahuan, dukungan politik yang dimilikinya Amien bisa saja membantah mati-matian, seperti banyak dilakukan tokoh dan lembaga terhormat lainnya.

Tetapi Amien lebih memilih mengaku daripada membantah. Fakta lebih suci dari argumen. Kejujuran lebih berharga daripada penipuan dan pemutarbalikan.

Kita yakin, Rokhmin Dahuri tidak sedang berbohong di pengadilan ketika membuka nama-nama dan lembaga yang menerima aliran dana dari departemen yang dipimpinnya. Dana itu mengalir ke sejumlah tokoh penting, sejumlah anggota DPR, sejumlah partai politik dan sejumlah tim sukses presiden pada Pemilu 2004.

Tetapi dari semua yang disebut Rokhmin, cuma Amien Rais yang berterus terang mengaku telah menerima dana itu. Yang lain membantah mati-matian dengan berbagai argumen seolah-olah mereka adalah malaikat. Padahal menurut catatan Rokhmin, semua calon presiden waktu itu menerima kucuran dana nonbujeter tersebut.

Malapetaka dalam dunia penegakan hukum dan keadilan di Indonesia berakar pada watak elite bangsa yang munafik. Politik telah dimaknai oleh para elite sebagai wilayah kekebalan. Di sana segala dosa disembunyikan dan disucikan dan dicuci. Mirip money laundering.

Pemaknaan politik seperti ini berdampak sangat dahsyat bagi hukum dan keadilan karena dari wilayah politiklah lahir pemegang kekuasaan yang mengendalikan harkat hidup orang banyak. Adalah mimpi bila calon pemimpin yang dilahirkan di lingkungan parpol yang berwatak tukang tadah, memelopori kejujuran dan keterusterangan. Melawan kemunafikan.

Amien Rais telah melawan kemunafikan yang lama diterima dan dipiara di dalam lingkungan perpolitikan Indonesia. Tetapi keberanian dan kejujuran Amien ini tidak banyak manfaatnya kalau hanya muncul dari Amien seorang.

Di antara mereka yang disebut Rokhmin menerima dana haram itu, beberapa di antaranya dikenal sebagai orang-orang yang sangat moralis. Tetapi, mengapa baru Amien Rais yang mengaku? Dimanakah mereka yang lain meletakkan nilai kejujuran dan keterusterangannya?

Kalau Amien Rais nanti masuk bui karena kejujurannya, lalu bagaimana dengan yang menerima tapi tidak mengaku? Kalau kejujuran dihukum, apakah ketidakjujuran diberi penghargaan?

Elite kita telah menderita penyakit kemunafikan yang luar biasa. Itu disebabkan kita sudah kehilangan etika hampir di segala bidang, apalagi politik.

Hormat bangsa ini patut diberikan kepada Amien Rais.

----------

Apresiasi Rakyat

Megawati Bertekad Menangkan Pemilu 2009

2007-08-22T09:50:00.001+07:00

Sumber : Tempointeraktif
Senin, 12 Juni 2006 | 06:48 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar:Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan tekadnya untuk memenangkan kembali pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2009 mendatang.

Hal itu disampaikannya saat membuka acara Konferensi Daerah (Konferda) II PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan, 10-11 Juni 2006 di Hotel Marannu, Makassar.

Ia mengakui kekurangan partainya saat pelaksanaan pemilu 2004 lalu, yang sepertinya tidak terlalu fokus dan salah saat berlaga. Akibatnya membawa kekalahan bagi partainya. Namun, ia mengaku semangat untuk memenangkan setiap pemilu tidak pernah pudar, ini terbukti dengan terbentuknya semua ranting di 28 daerah.

Melihat pelaksanaan Konferda di Sulsel, ia mengaku kalau dukungan dari rakyat kepada PDI Perjuangan itu benar-benar konkret. Hal tersebut, kata Mega, menandakan bahwa kapal yang selama ini oleng sekarang kembali melaju. Untuk itu, katanya, diperlukan struktural, orang-orang, serta tokoh-tokoh yang punya dedikasi dan loyalitas bukan kepada ketua umum, tetapi kepada partai.

"Tentunya kalau saya mengatakan bahwa kapal ini harus berangkat dan berlayar cepat, tentunya adalah bagaimana memenangkan kembali pemilu di tahun 2009," tegasnya.

irmawati

Partai Partai peserta Pemilu 2004

2007-08-22T09:46:00.000+07:00

Partai dengan Website

1. PNI Marhaenisme dpp-pni.tripod.com
2. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) : www.pb-sd.org
3. Partai Merdeka: belum ada. www.partaimerdeka.or.id
4. Partai Indonesia Baru (PIB) www.partai-pib.or.id
5. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) www.pnbk.i-p.com
6. Partai Demokrat www.demokrat.or.id
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) www.kebangkitanbangsa.org
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) www.keadilan.or.id
9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) www.pdiperjuangan-online.org
10. Partai Damai Sejahtera www.partaidamaisejahtera.net
11. Partai Golkar www.partai-golkar.or.id dan www.golkar.or.id
12. Partai Patriot Pancasila www.patriotpancasila.org
13. Partai Bulan Bintang (PBB) www.pbb-online.org
14. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) - www.hamzah-haz.com
15. Partai Amanat Nasional (PAN) - www.m-amienrais.com
16. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) -
17. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) -
18. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) -
19. Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia -
20. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) -
21. Partai Bintang Reformasi (PBR) -
22. Partai Sarikat Indonesia -
23. Partai Persatuan Daerah -
24. Partai Pelopor -

Amien Rais untuk Pembelajaran Hukum

2007-08-21T12:55:00.000+07:00

oleh
Satjipto Rahardjo

sumber :Kompas, Rabu, 23 Mei 2007

Prof Amien Rais telah memberikan tambahan pencerahan kepada kita bahwa mengusahakan budi pekerti luhur adalah bagian sangat penting dalam membangun negara hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan bangsanya.

Di tengah-tengah keributan tentang apa yang dinamakan dengan aliran dana dari Departemen Perikanan dan Kelautan kepada sejumlah pihak, Prof Amien Rais secara terbuka mengaku bahwa dirinya termasuk yang menerima aliran dana nonbudgeter tersebut (Kompas, 16 Mei 2007).

Kejadian yang tidak lazim tersebut sangat menarik untuk dibicarakan dan dapat dibicarakan dari berbagai sudut. Artikel ini membahasnya dalam kaitan dengan hukum untuk menemukan pembelajaran apa yang kita dapat. Kita berharap boleh mendapatkan pencerahan dari situ.

Hukum itu bukan "Rinso yang bisa mencuci sendiri", melainkan membutuhkan mobilisasi. Tanpa mobilisasi, hukum hanya merupakan dokumen janji-janji belaka.

Kendati hukum pidana memuat Pasal 362 yang mengancam pidana terhadap pencurian, tetapi kalau polisi tidak bergerak menangkap sang pencuri, pasal itu hanya merupakan janji kosong. Inilah hakikat mobilisasi hukum.

Adresat hukum

Dalam kasus dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DPK) juga telah terjadi mobilisasi, tetapi tak dilakukan oleh polisi dan jaksa, melainkan oleh seorang adresat hukum, yaitu seorang warga negara, bernama Amien Rais. Di sini, pengetahuan kita diperkaya, bahwa penegak hukum bukan hanya polisi, jaksa, dan hakim, melainkan juga rakyat sendiri.

Dalam doktrin positif, orang dilarang main hakim sendiri, tetapi Amien Rais telah menjalankan apa yang dilarang oleh doktrin tersebut, dalam hal ini "menghakimi" dirinya sendiri. Untuk membedakannya dari doktrin yang berkonotasi negatif tersebut, apa yang dilakukan Amien Rais saya namakan "main hukum sendiri" (Satjipto Rahar- djo, Kompas, 1 Agustus 1975).

Sekalipun negara kita dinamakan negara hukum, tetapi pada pengamatan lebih dalam, dokumen atau teks-teks hukum itu menjadi tidak berdaya apabila manusia tidak turut campur. Maka, sesungguhnya, hukum itu adalah perilaku kita sendiri jua (Satjipto Rahardjo, Kompas, 23 September, 2002). Perilaku Amien Rais memperkuat pernyataan tersebut. Negara hukum tak akan kunjung mendatangkan ketertiban dan keamanan manakala perilaku umumnya bangsa Indonesia tidak tertib. Sebaliknya, tanpa harus menyiapkan ribuan undang-undang, apabila perilaku kita baik, dengan sedikit undang-undang pun sudah cukup.

Prof Amien Rais tanpa sadar mengajarkan kepada kita bahwa negara hukum itu akan menjadi bangunan yang berkualitas manakala manusia-manusia di dalamnya berbudi pekerti luhur. "Biarlah, kalau memang menurut hukum saya harus dipenjara, saya biar dipenjara," begitu kata profesor kita.

Kembali di sini dikutip kata-kata Taverne, "Berikan kepadaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan undang-undang yang burukpun saya dapat membuat putusan yang baik."

Senada dengan itu, Gerry Spence, advokat senior Amerika Serikat, mengatakan, "Sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia yang berbudi luhur (evolved person) lebih dulu." Kalau tidak, para ahli hukum hanya akan lebih menjadi monster daripada malaikat penolong orang susah.

Jauh lebih korup

Secara sosiologis, lingkungan memengaruhi perbuatan seseorang. Dibandingkan dengan lima puluh tahun yang lalu, lingkungan kita sekarang memang jauh lebih korup.

Namun, sebagai profesor, ia tentu akan mengatakan kepada mahasiswanya bahwa "dalam dunia akademi salah itu boleh, tetapi bohong tidak boleh." Kredo ini yang barangkali telah turut menyelamatkan Amien Rais dari atmosfer korup di sekitarnya. Karena konon dalam politik, justru bohong itulah yang boleh.

Prof Amien Rais telah memberikan tambahan pencerahan kepada kita bahwa mengusahakan budi pekerti luhur adalah bagian sangat penting dalam membangun negara hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan bangsanya.

Mudah-mudahan contoh yang telah diberikan oleh Amien Rais akhirnya tidak dikotori oleh politisasi.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Rivalitas SBY-Mega

2007-08-16T13:11:00.001+07:00

Oleh

Muhammad Asfar

sumber : Rakyat Merdeka, Rabu, 21 Maret 2007

http://www.suaramerdeka.com

SEMINGGU terakhir, jagat media massa di Indonesia digegerkan draft RUU pemilihan presiden yang dirancang tim Departemen Dalam Negeri. Dalam draft tersebut, disebutkan bahwa syarat pendidikan calon presiden minimal S-1 atau sederajat. Ini berarti ada peningkatan dibanding syarat pendidikan calon presiden pada pilpres 2009, yang hanya mensyaratkan ijasah SLTA.

Tentu saja, syarat ini menimbulkan pro dan kontra. Prof Dr Amien Rais, mantan ketua MPR dan calon presiden 2004, mendukung gagasan tersebut. Menurut Amien, gelar S-1 bisa membuat seorang pemimpin berpola pikir rasional dan mampu mengambil kebijakan secara sistematis, sebab dalam dunia akademis mereka sudah terbiasa dengan menganalisis, mencari sintesis dan menemukan konklusi dari sebuah fenomena.

Hal yang sama juga dikemukakan pengamat politik Eep Saefulloh Fatah. Menurutnya, persyaratan S-1 bagi capres itu bisa meningkatkan kualitas demokrasi dan seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Lagian, belakangan ini sudah banyak anak bangsa yang bergelar S-1. Seakan menjawab penolakan dari PDI-P, Eep dengan santai berucap: "Megawati kan bisa sekolah lagi".

Hanya saja, apakah persolannya sesederhana itu. Sebab, pertama, baik Amien maupun Eep sama-sama tidak yakin bahwa pendidikan tinggi bisa menjamin seorang pemimpin lebih baik. Kedua, apakah persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan presidennya, sehingga solusinya adalah dengan meningkatkan persyaratan pendidikan bagi calon presiden.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bergelar doktor, dan Yusuf Kalla bergelar doktorandus. Apakah kedua pemimpin ini lebih baik dengan presiden dan wakil presiden sebelumnya? Belum tentu. SBY misalnya, bergelar doktor pertanian dari perguruan tinggi ternama di negeri ini, IPB. Namun, para petani ramai-ramai mengeluhkan persolan pertanian justru ketika dipimpin oleh SBY. Harga pupuk sangat mahal di musim tanam, harga gabah sangat rendah di musim panen, dan harga beras sangat mahal di sepanjang musim. Begitu juga JK yang lulusan sarjana ekonomi, justru banyak pengamat ekonomi menilai sektor riil tidak bergerak ketika dia menjadi bagian dari kepemimpinan bangsa ini.

Belum lagi kalau bicara soal demokrasi. Para pengamat agaknya harus sadar, bahwa pilihan atas sistem politik demokrasi itu berarti kita harus menerima aseptabilitas lebih penting ketimbang kualitas. Kalau gelar kesarjanaan itu lebih penting ketimbang figur calon, mungkin pasangan Amien Rais pada pilpres 2004 bisa menang, setidaknya masuk ke putaran kedua mengalahkan pasangan Megawati. Faktanya, suara Amien hampir terpuruk jauh dibawah pasangan Megawati dan Wiranto. Pengalaman pilpres 2004 ini semestinya menjadi pendidikan berharga bagi para petinggi negara, bahwa pendidikan bukanlah tolok ukur terpenting bagi bangsa ini dalam memilih seorang pemimpin.

Lalu apa? Integritas moral, kepekaan hati, dan pemihakan pemimpin terhadap rakyatnya. Inilah problem kepemimpinan yang tidak banyak dimiliki oleh para pemimpin kita selama ini. Ditengah-tengah rakyat kesulitan membeli sembako, pemerintah justru menaikkan harga BBM sampai seratus persen yang berdampak pada semakin naiknya harga-harga sembako. Di tengah-tengah kesulitan para petani memperoleh pupuk di musim tanam, pemerintah justru membuat regulasi yang berbelit-belit bagi petani untuk memperoleh pupuk. Sangat ironis, memang. Oleh karena itu, yang dibutuhkan pemimpin bangsa sekarang ini bukan sekedar gelar kesarjanaan. Bangsa Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang memiliki hati nurani.

Rivalitas

Kalau gelar kesarjanaan tidak begitu urgen, mengapa draft RUU Pemilu mensyaratkan pendidikan S-1 bagi calon presiden? Berbagai jawaban spekulatif pun akhirnya tidak bisa dihindari. Salah satu yang menguat adalah, hal ini berkaitan dengan rivalitas perebutan kursi kepresidenan pada Pilpres 2009. Sebagian kalangan bahkan menuduh ada konspirasi sistematis untuk menjegal Megawati pada pilpres 2009.

Spekulasi di atas bukanlah tanpa dasar. Pertama, yang mempersiapkan RUU Pemilu adalah Departemen Dalam Negeri. Sementara itu, siapa pun pemerhati politik di negeri ini mengetahui secara persis bahwa Menteri Dalam Negeri M Maíruf adalah mantan salah satu pentolan tim sukses pasangan SBY-Kalla. Akibatnya, orang dengan mudah memaknai RUU Pemilu itu sebagai bentuk kebijakan yang menguntungkan bagi sekelompok calon presiden tertentu, dan merugikan bagi calon presiden yang lain: Megawati.

Kedua, dalam berbagai literatur ilmu politik, sistem pemilu dan prosedur pemilihan adalah instrumen yang paling mudah untuk melakukan rekayasa politik. Melalui sistem dan prosedur pemilihan, para pembuat kebijakan dan pelaksana pemilu bisa menguntungkan partai dan kelompok tertentu, atau sebaliknya. Oleh karena itu, ketika menulis buku monumentalnya, Pippa Norris memberi judul bukunya Electoral Engineering, Voting Rules and Political Behavior (2006). Bahkan, akibat aturan pemilu yang bisa dipermainkan itu, tak kecuali di Amerika Serikat, suara para pemilih bisa dicuri oleh aturan pemilihan yang tidak demokratis (Spencer Overton, Stealing Democracy, 2006).

Memang, Mendagri bisa saja bilang bahwa RUU itu baru draft awal. Wakil Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, pagi-pagi juga bisa mengklarifikasi bahwa persyaratan kesarjanaan tidak begitu penting dan harus mempertimbangkan variabel waktu. Bahkan, Presiden SBY melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan tidak ada niatan sama sekali dari Presiden untuk menjadikan S-1 sebagai persyaratan capres. Namun, draft itu justru menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari pemerintah untuk mengakomodasi semua potensi anak bangsa. Apalagi, sebagian masyarakat sudah terlanjur sakit hati.

Eliminasi Megawati

Pertanyaannya, kalau teori spekulasi di atas benar, apakah Megawati begitu menakutkan sehingga ia harus dijegal? Dengan kata lain, apakah kinerja Presiden SBY begitu jelek sehingga orang di sekitarnya ketakutan kalau kinerja presiden SBY itu dibandingkan dengan kinerja presiden sebelumnya, dan untuk itu harus mengeliminasi pencalonan Megawati dari perebutan kursi kepresidenan pada Pilpres 2009? Tidakkah kekalahan Megawati pada Pilpres 2004 lalu sudah cukup bukti bahwa anak Presiden Soekarno itu sudah tidak lagi diterima oleh publik?

Survei yang dilakukan Pusat Studi Demokrasi dan HAM yang dilakukan pada Agustus 2006 di 13 Provinsi tampaknya menjawab pertanyaan-pertannyaan di atas. Dari survei terhadap 2000 responden itu, tampak bahwa sebagian besar pemilih mengevaluasi dukungannya baik terhadap SBY maupun Partai Demokrat (PD). Misalnya, responden yang pada pilpres II memilih pasangan SBY-Kalla, hanya 29 persen yang sudah memastikan akan memilih SBY pada Pilpres 2009. Untuk responden yang pada Pilpres I memilih pasangan SBY-Kalla, hanya 39 persen yang sudah memutuskan akan memilih SBY kembali pada Pilpres 2009.

Sebaliknya, loyalitas pemilih Megawati masih sangat tinggi. Untuk responden yang pada pilpres II memilih Megawati, 54 persen lebih sudah memutuskan tetap akan memilih Megawati pada Pilpres 2009. Untuk responden yang pada pilpres I memilih Megawati, lebih 61 persen yang sudah memutuskan tetap akan memilih Megawati pada pilpres 2009.

Bahkan, pergeseran pilihan yang cukup drastis juga terjadi pada pemilu legislatif. Responden yang pada Pileg 2004 memilih PD, hanya 16 persen yang sudah memutuskan tetap memilih PD pada Pileg 2009. Selebihnya, 22 persen memastikan akan pindah ke partai lain, dan sisanya belum menentukan pilihan atau masih ragu-ragu. Sebaliknya, responden yang pada pileg 2004 memilih PDI-P, 48 persen sudah memastikan akan tetap memilih PDI-P pada Pileg 2009. Sementara responden yang pada Pileg 2004 memilih Golkar, lebih dari 51 persen yang tetap akan memilih Golkar kembali pada pileg 2009.

Tragisnya, tingkat dukungan terhadap SBY turun drastis. Hanya 22 persen responden yang sudah memastikan akan memilih SBY, sebaliknya, yang sudah memastikan memilih Megawati angkanya hampir 21 persen. Artinya, tingkat dukungan SBY dan Megawati dalam satu tahun terakhir hampir seimbang. Jika Megawati bisa memainkan peran secara tepat, bukan tidak mungkin ia bisa merebut kembali kursi presiden yang pada Pemilu 2004 diambil oleh SBY.

Celakanya lagi, tidak sedikit orang di seputar SBY yang tidak bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Dulu, Megawati berhasil menaikkan pamornya karena ia diperlakukan tidak adil oleh Presiden Soeharto. Hampir tiga tahun lalu, SBY pamornya naik secara tajam ketika berhasil memainkan peran secara tepat ketika mendapat perlakukan tidak adil dari orang di sekitar Presiden Megawati. Sekarang, Megawati tampaknya akan memperoleh gain yang sama.

Maka, sangatlah bijak ketika Megawati merespon persyaratan S-1 bagi capres dengan pernyataan yang mengundang simpati: "Saya ini bukan orang sekolahan". (Muhammad Asfar, dosen FISIP Unair dan direktur PuSDeHAM, Surabaya-64)

Calon Independen agar Juga buat Pilpres

2007-08-16T13:10:00.001+07:00

Sumber : http://www.lsi.or.id

Jakarta, Kompas – Masyarakat mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memberi kesempatan calon perseorangan menjadi calon kepala daerah. Bahkan, masyarakat berharap ketentuan itu juga berlaku untuk pemilihan presiden.

“Keinginan masyarakat terhadap adanya calon perseorangan ini merupakan dampak dari rendahnya kepercayaan pada partai politik (parpol),” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani, Selasa (24/7).

Survei nasional LSI yang dilakukan pada awal Juli 2007 terhadap 1.300 responden menunjukkan, ada 64,3 persen responden yang setuju calon perseorangan diperbolehkan mengikuti pemilihan presiden, sedangkan 4,5 persen lainnya menyatakan sangat setuju.

Untuk pemilihan gubernur, 65,8 persen menyatakan setuju dan 4,5 persen sangat setuju. Adapun pada pemilihan bupati/ wali kota, 66,6 persen responden setuju dan 3,7 persen responden sangat setuju.

Responden dari Partai Amanat Nasional tercatat paling banyak jumlahnya yang mendukung calon perseorangan, yaitu 79,4 persen, diikuti Partai Keadilan Sejahtera (71,4 persen), Partai Golkar (65,9), Partai Demokrat (65,8), PKB (63,6) dan PDI-P (60,5).

“Semakin tinggi pendidikan responden, semakin banyak yang setuju dengan adanya calon perseorangan,” ujar Saiful.

Direktur Eksekutif Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis menuturkan, partai politik harus menjawab peluang adanya calon perseorangan ini dengan cara mereformasi diri hingga dapat lebih memahami dan menjawab keinginan rakyat. Jika tidak, parpol akan ditinggalkan.

“Calon perseorangan memang dapat menciptakan eksekutif yang lemah dan legislatif yang kuat. Namun, tampilnya calon perseorangan akan memacu masing-masing pihak untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.” (NWO/WIN)

Popularitas SBY-JK Menurun

2007-08-16T13:08:00.000+07:00

Sumber : http://www.lsi.or.id

Dalam survei terakhir (Maret 2007), kepuasan publik pada kinerja Presiden dan Wakil Presiden menembus batas psikologis 50%, di mana kurang dari 50% dari pemilih nasional yang merasa puas dengan kerja Presiden. Ini tingkat kepuasan publik terendah terhadap kerja Presiden SBY sejak dua setengah tahun lalu ia dilantik menjadi presiden.
Dibanding sekitar dua setengah tahun lalu (November 2004), kepuasan terhadap SBY menurun sekitar 30%, dan dibanding Desember 2006, kepuasan publik pada SBY menurun sekitar 17%.

* Waktu survei : 15- 25 Maret 2007
* Jumlah sampel 1238, dengan margin of error +/- 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%.Responden tersebar di 33 propinsi dengan jumlah responden yang proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing propinsi.
* Metodologi: multistage random sampling. Wawancara: Tatap muka dengan responden oleh pewawancara terlatih.
* Quality control: Dilakukan dengan spot check pada 20% responden yang dipilih secara random, dan tidak ditemukan kesalahan dalam jumlah berarti

tes

2007-08-16T13:02:00.000+07:00

tes
tas

tes
tas
tes
tas
tes
tas
tes
tas
tes
tas
tes
tas
tes
tas